Salah seorang akademisi FISIP Universitas Sumatera Utara (USU), Fernanda Putra angkat bicara terkait kembali ditetapkannya 7 anggota DPRD Sumut sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi.Fernanda mengatakan bahwa penetapan 7 anggota DPRD Sumut sebagai tersangka dan puluhan anggota DPRD Sumut yang masih diperiksa adalah hal yang wajar untuk terjadi.
"Penetapan 7 anggota DPRD Sumut sebagai tersangka saya pikir adalah hal yang wajar," katanya kepada MedanBagus.com, Kamis (23/6).
Masalah muncul ketika ada kesan bahwa dugaan kasus korupsi di Sumut lebih seksi dan menarik untuk ditindaklanjuti.
"Masalahnya adalah kasus yang menimpa para legislator di Sumut bukan sesuatu yang juga tidak terjadi di daerah lain. Tapi mungkin saja saat ini Sumut dianggap lebih seksi untuk ditindaklanjuti," jelas Fernanda.
Banyaknya kasus dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Sumut yang ditangani oleh KPK juga dapat terjadi karena dipengaruhi oleh kepentingan politik. Fernanda juga menekankan bahwa besar kemungkinan terdapat kepentingan kekuasaan dalam kasus-kasus dugaan korupsi di Sumut.
"Kepentingan politik atas kasus yang ditangani KPK saat ini juga tidak bisa dipungkiri. Kita tidak dapat menutup mata bahwa kemungkinan besar hal itu ada yang berkaitan dengan kepentingan penguasa," papar Fernanda.
Hal tersebut terlihat jika dibuat perbandingan antara kasus dugaan tindak pidana korupsi di Sumut dan di DKI Jakarta semisal kasus Sumber Waras.
"Hal yang menjadikan kasus Sumber Waras seakan berjalan di tempat juga mungkin karena itu kberada di dalam lingkar kekuasaan pusat. Berbeda konteksnya dengan kasus dugaan korupsi di Sumut," demikian Fernanda. [sfj]
KOMENTAR ANDA