Anggota Komisi C DPRD Sumatera Utara dari Fraksi PDI Perjuangan, Sutrisno Pangaribuan mengatakan data penerimaan pajak kendaraan bermotor di Sumatera Utara masih terus mengalami kebocoran. Selain disebabkan kesadaran masyarakat membayar pajak yang masih rendah, kondisi ini menurutnya terjadi karena perbedaan data dari pihak Polda Sumatera Utara dengan pihak Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara.Hasilnya data terakhir yang mereka terima, pajak kendaraan yang berhasil dikutip oleh Dispenda hanya sekitar 47 persen dari total kendaraan yang ada di Sumatera Utara.
"Kesadaran membayar pajak di Sumut hanya 47 persen," katanya, Kamis (23/6).
Sutrisno mengatakan, rendahnya kesadaran membayar pajak ini sangat jauh dibanding beberapa provinsi lain di Indonesia seperti Jawa Barat dan Jawa Timur. Dalam study banding yang mereka lakukan pada kedua provinsi ini, diperoleh data dimana kesadaran membayar pajak mereka mencapai 92 persen. Salah satu faktor yang membuat kondisi ini terjadi menurut Sutrisno yakni adanya kebijakan pada kedua provinsi tersebut dimana seluruh Samsat diperbolehkan menerbitkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).
Kondisi ini menurutnya berbeda dengan di Sumatera Utara. Dimana kewenangan menerbitkan BPKP hanya ada pada Samsat Putri Hijau, Medan. Hal ini membuat banyak warga memalsukan kartu identitas seperti KTP hanya untuk mengurus pembuatan BPKP kendaraan baru mereka.
"Padahal kendaraan itu nantinya mau dibawa ke luar dari Medan misalnya ke Tarutung. Jadinya pembayaran pajak tahun kedua jadi susah. Dispenda juga kemana menagihnya arena KTP nya pun nembak," ujarnya.
DPRD Sumatera Utara berharap hasil dari study banding mereka di Jawa Barat dan Jawa Timur bisa menjadi percontohan untuk Sumatera Utara agar pendapatan dari pajak kendaraan bermotor tidak mengalami kebocoran lagi.
"Kita akan coba terapan sistem ini, karena ditempat lain terbukti membuat semakin mendongkrak kesadaran pajak," demikian Sutrisno.[rgu]
KOMENTAR ANDA