Kader-kader Partai Gerindra akan dikerahkan ketika proses verifikasi faktual kartu tanda penduduk yang dikumpulkan Teman Ahok untuk dukungan Basuki Tjahaja Purnama. Proses verifikasi dijadwalkan 21 Agustus - 3 Desember 2016."Saya tadi sudah bilang sama orang KPU minta izin saya mau mempersiapkan pendampingan pengawasan terhadap verifikasi. Satu RW satu, saya siapin orang satu RW satu dari kader-kader partai Gerindra dan KPU udah setuju," ujar Ketua DPD DKI Partai Geridra, Mohammad Taufik di sela-sela rapat Komisi A DPRD DKI dengan pihak KPU di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (21/6).
Menurutnya, Gerindra wajib untuk ikut melakukan pengawasan terhadap jalannya Pilgub Jakarta 2017.
"Untuk ngawasin nih petugas pencacah itu," tambahnya.
Jika tidak ada pengawasan yang ketat bisa menjadi celah terjadinya banyak kecurangan.
"Saya kan dulu pernah jadi ketua KPU. Verifikasi DPD-DPD kan dulu pakai KTP, ngumpulin ratusan ribu, yang sah cuma 7 ribu hingga 10 ribu, satu (orang) bisa bawa 10," lanjutnya.
Oleh sebab itu, KPU ketika benar-benar melakukan verifikasi harus bertatap muka dengan orang yang mengumpulkan KTP dukungan.
"Tidak bisa diwakilkan," tutupnya.[rgu/rmol]
.jpg)
KOMENTAR ANDA