Anggaran Polri selama ini dinilai masih jauh dari ideal dibandingkan di negara lain."Kami harapkan pak Tito jika disetujui DPR jadi kapolri bisa menata postur anggaran polri agar lebih ideal," kata Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi), Edi Hasibuan dalam keterangan persnya, Sabtu (18/6).
Berdasar kajian Lemkapi, postur anggaran Polri saat ini sekitar 70 persen anggaran untuk belanja pegawai dan 30 persen untuk operasional. Sebagai dampaknya, banyak biaya operasional seperti proses penegakan hukum tidak terpenuhi anggaran Polri. Berkisar 35 persen penanganan kasus yang baru dibiayai.
"Postur anggaran yang ideal menurut kajian kami adalah anggaran belanja pegawai dan operasiomal sebaiknya seimbang yakni 50 banding 50," jelas mantan komisioner Kompolnas tersebut.
Dalam catatan Lemkapi, lanjut Edi, Komjen Pol Tito Karnavian yang pernah menjabat Asrena Polri sebetulnya memiliki keahlian dalam menata anggaran Polri. Di samping keahlian bersangkutan di bidang reserse dan terorisme.
"Saat menjadi Asrena Polri dia mampu memperjuangkan anggaran Polri naik Rp 10 triliun dari Rp 57 triliun menjadi Rp 67 triliun. Sebagai dampak kenaikan itu. Anggaran operasional naik dari 22 persen menjadi 28 persen," beber Edi.
Hal lain yang juga mempengaruhi kinerja Polri menurut kajian Lemkapi, adalah kesejahteraan. Menurut Edi, Kapolri baru nanti harus memperjuangkan tunjangan kinerja (remunerasi) anggotanya.
Ia mengingatkan, jika remunerasi angkanya masih di bawah 50 persen dari gaji, maka yang terjadi kultur anggota dan pejabat polri masih akan mencari 'jabatan-jabatan basah'.
"Ini semua tentu dibutuhkan dukungan presiden dan DPR kepada Kapolri jika ingin kinerja polisi kita lebih baik ke depan," tutupnya.[hta/rmol]
KOMENTAR ANDA