Walikota Binjai, HM Idaham, mengaku kesal, setelah menyadari tidak berjalannya proyek pengolahan air bersih (water treatment plant) PDAM Tirtasari, selama lebih dari dua pekan, yang diduga terhambat akibat gangguan dan intervensi preman.
Padahal menurutnya, proyek senilai Rp 14,5 miliar, yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2016 itu, merupakan salah satu program strategis dalam membantu penyediaan kebutuhan air bersih bagi masyarakat, khususnya di Kecamatan Binjai Utara.
"Kesal itu pasti. Sebab proyek inikan dibangun untuk masyarakat banyak. Itu pun mereka ganggu," terang Walikota, didampingi (Plt) Dirut PDAM Tirtasari, M Yamin Ginting, saat meninjau lokasi proyek di Gudang Penyulingan Air PDAM Tirtasari, Jalan Gunung Kilimanjaro, Marcapada, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Binjai Selatan, Rabu (15/6).
Apalagi menurutnya, Pemerintah Kota Binjai sudah cukup lama memperjuangkan realisasi proyek pengolahan air bersih ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Namun baru 2016 ini, proyek tersebut bisa terealisasi.
"Saya rasa, Kota Binjai termasuk salah satu daerah beruntung. Sebab dari lima ratusan Pemda se-Indonesia, yang sudah mengusulkan proyek sejenis ke pusat, justru kita menjadi salah satu yang terpilih," timpalnya.
Demi mengatasi gangguan dan intervensi preman yang menghambat program pembangunan, Walikota mengaku akan berkoordinasi dengan satuan TNI-Polri, guna melakukan penertiban dan tindakan hukum.
"Saya merasa ini sudah menyangkut marwah daerah. Sehingga siapapun pihak yang menghambat pembangunan di Kota Binjai, harus ditindak tegas. Sebab jika proyek ini tidak terealisasi, maka pemerintah pusat tidak akan mau membantu kita lagi," ujarnya.[rgu]
KOMENTAR ANDA