Wacana rasionalisasi 1 juta Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi (Menpan RB) ditolak mentah-mentah oleh pimpinan DPR RI karena dinilai keputusan itu terlalu terburu-buru.
"Saya memang tidak setuju dilaksanakan keburu-buru harus ada pertimbangan yang memang PNS ini juga aset dari sumber pembangunan. PNS juga cita-cita yang tinggi jangan dipatahin begitu saja," tegas Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (9/6).
Menurut dia, jikapun terjadi kesalahan dalam rekruitmen PNS, harusnya tidak dilakukan pemutusan kerja atau pensiun dini. Rekruitmennyalah yang harus diperbaiki, pemerintah merekrut ASN harus sesuai dengan kebutuhan yang ada.
"Dari jajaran Pemda Sekda logikanya harus PNS yang mengacu pada birokrasi eselon 1, Sekda banyak juga dari unsur politis. Ini juga sesuatu kurang tepat kita perbaiki bukan dari ujunganya, harus mulai dari penerimaannya," pungkasnya.[rgu/rmol]
KOMENTAR ANDA