Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid meminta Presiden Jokowi tidak hanya memerintahkan anak buahnya untuk menurunkan harga daging yang melambung selama ini. Agar harga daging bisa diturunkan sampai Rp 80 ribu per kilogram, Jokowi perlu mengeluarkan kembali jurus andalannya, yaitu blusukan.
Menurut Hidayat, untuk masalah daging, blusukan Presiden itu penting. Sebab, dengan blusukan itu Presiden bisa melihat langsung fakta yang terjadi di lapangan sehingga bisa mengambil kebijakan yang tepat.
"Menurut saya, Pak Jokowi penting untuk melanjutkan jurus blusukannya itu. Tapi, blusukannya bukan hanya ke pasar, melainkan juga ke pusat-pusat penggemukan sapi, pengepul sapi, dan ke pihak-pihak yang selama ini ada dalam ekspor impor sapi. Sehingga bisa menemukan fakta," ucap politisi PKS ini (Rabu, 8/6).
Hidayat merasa aneh dengan mahalnya harga daging sapi selama ini. Sebagai negara subur, harusnya Indonesia tidak kekurangan pasokan sapi. Tapi, setiap menjelang Puasa dan Lebaran, harga daging langsung melonjak. Bukan hanya mahal, di sejumlah daerah juga terjadi kelangkaan.
"Ya, memang aneh. Masak harga daging naik terus. Dulu bahkan dikaitkan dengan adanya pesta korupsi. Sekarang polemik soal harga Rp 80 ribu per kilogram seperti yang diwacanakan Presiden. Tapi, di lapangan harganya tetap di atas Rp 100 ribu. Juga tidak masuk akal, di negeri yang sangat kaya dan subur terjadi kelangkaan daging,” ucapnya sambil geleng-geleng kepala.
Hidayat menduga, mahal dan langkanya daging saat ini terjadi karena ada kartel. Untuk itu, Presiden Jokowi harus segera menemukan fakta dan mencari solusinya. Ada kartel yang bermain. Makanya, Pak Jokowi harus hadir dan mengatasinya. Karena itu, saya rasa beliau harus melanjutkan blusukan,” imbuhnya.
Untuk menyelesaikan masalah ini, tambahnya, Presiden tidak boleh hanya mengandalkan informasi dari anak buahnya. Kalau memang di lapangan terjadi permainan, Presiden harus menindaknya.
Langkah ini perlu dilakukan untuk menjaga wibawa Presiden juga. Sebab, jika keinginan Jokowi menurunkan harga daging hingga Rp 80 ribu per kilogram tidak terlaksana, wibawanya akan tercoreng. Kalau Presiden hanya diam, wibawa beliau ada di mana,” sindirnya.[rgu/rmol]
KOMENTAR ANDA