PDI Perjuangan masih saja mencari akal-akalan untuk menjual nama Bung Karno. Misalnya saja, PDI Perjuangan mengklaim telah memperjuangkan dan menetapkan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila."Namun mereka sebenarnta tak mengeri bagaimana melaksanakan Pancasila itu," kata tokoh nasional Rachmawati Soekarnoputri dalam keterangan, Minggu (5/6).
Bila serius, sambung Rachma, seharusnya Megawati dan PDIP mencabut dulu TAP MPRS XXXIII/1967. Sebab dalam TAP ini, Bung Karno sebagai penggali Pancasila, justru ditetapkan tersangkut pengkhianatan gerakan 30 September 1965 (Gestapu). Dengan TAP ini pula ajaran-ajaran Bung Karno dilarang.
Kedua, lanjut Rachma, bila serius memperjuangkan Hari Lahir Pancasila, seharusnya PDIP mengembalikan UUD 1945 sebagaimana aslinya. Sebab kini, UUD 1945 yang asli itu sudah menjadi konstitusi liberal kapitalistik setelah diamandemen sebanyak 4 kali di zaman Megawati.
"Tanpa dua substansi masalah tersebut tidak diselesaikan, makan itu hanya fatamorgana. Tidak akan mungkin Pancasila bisa dilaksanakan tanpa mengerti caranya kecuali bagai kambing-kambing yang memamah rumput, cuma menjadi hafalan dan seremonial belaka," ungkap Rachma.
Celakanya lagi, masih kata Rachma, sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat juga tak dilaksanakan. Maka jelas ini akan menjadi bumerang bagi orang yang menjadikan Pancasila hanya sebagai slogan. Dan ini tentu saja omong kosong juga sebab ternyata kesenjangan di Indonesia semakin lebar, utang makin dalam, pengangguran semakin banyak dan mental semakin bobrok.
"Pada giliranya orang akan menilai ideologi lain lebih baik, dan de-Soekarnoisasi terus berlangsung, sadarkah Mega dengan jualannya? Ingat bahwa Pancasila dan UUD1945 bagai sejoli atau loro-loro ning atunggal atau dua tetapi satu," demikian Rachma. [hta/rmol]
KOMENTAR ANDA