Jika PT American Power Rental (APR) memutus lagi aliran listrik Nias dan tak mau memperpanjang kontrak maka PT PLN sudah melakukan antisipasi, kata Ketua Komisi VII DPR-RI.Gus Irawan Pasaribu, Ketua Komisi VII DPR-RI yang membidangi energi dan lingkungan hidup mengungkapkan hal itu kepada wartawan di Medan, Minggu (22/5). Gus menjawab pertanyaan tersebut sehubungan dengan belum tuntasnya pembayaran listrik ke PT APR dan perusahaan ini ingin memutus kontrak listrik.
Gus menyatakan sejak peristiwa pemadaman listrik yang dilakukan PT APR bulan lalu dan menyebabkan Nias gelap selama dua minggu tidak akan terulang. “Iya saya sudah menghubungi langsung dengan direksi PLN untuk memastikan. Mereka tak akan membiarkan pemadaman itu terulang lagi,” katanya.
Dia menyatakan kejadian gelap se-pulau Nias selama dua minggu pada bulan lalu tak boleh terulang. “Saya juga sudah menghubungi GM PLN Sumut dan direktur PLN regional Sumatera untuk mengantisipasi hal ini,” tegasnya.
Ancaman padamnya listrik di Nias memang kembali bergulir pekan lalu karena sengketa pembayaran penyelesaian tunggakan uang sewa PLTD milik APR di Tanjung Morawa dan Kualanamu sebesar Rp40 miliar belum selesai.
Kondisi itulah yang memunculkan ancaman listrik Nias akan kembali bermasalah. Sebab PT APR mengoperasikan dua mesin pembangkitnya di daerah itu.
Selain itu terkait kontrak mesin pembangkit milik PT APR yang ada di Idano dan Moawo, Nias, PLN ingin memperpanjang kontrak hingga akhir Desember 2016 namun APR hanya bersedia memperpanjangnya selama dua bulan atau hingga Juni saja (bulan depan).
Gus menyatakan dari komunikasinya dengan PT PLN, pemadaman tidak akan terulang. “Ya kita minta konsistensi PLN saja. Jangan sampai ada pemadaman massal. Karena kalaupun diancam lagi sama APR mereka sudah siap.”
Dia menyatakan PLN sudah menyiapkan mesin dengan total kapasitas 24 MW (megawatt) yang tersebar di Nias. Mesin pertama mereka yang kapasitas 13 MW telah melewati uji kelayakan dan 5 MW telah uji coba dan Mei ini sudah akan masuk ke sistem pembangkitan, tuturnya.
Sebenarnya, menurut Gus, kondisi ini sudah diperhitungkan sebelumnya. “Pengalaman lalu kan telah mengajarkan kita semua. PLN masa lalu hanya mengandalkan pembangkit dari APR. Itu yang kita tidak setuju,” ujarnya.
Harusnya kalaupun ada sewa dari pembangkit swasta itu dijadikan sebagai cadangan saja bukan sebagai sumber energi utama untuk Nias, ujarnya. “Kan waktu kita negosiasi agar APR mau menghidupkan pembangkitkan di Nias bulan lalu juga terkait kontrak.”
Saat itu, kata dia, APR hanya menyatakan akan mengalirkan listrik lagi sampai PLN punya kemampuan sendiri menerangi Nias. “Bagi kita negosiasi waktu itu meragukan. Karena bisa saja sewaktu-waktu APR memutus lagi. Sehingga desakan kita sebenarnya ada jaminan dari PLN untuk menyediakan pasokan secara berkesinambungan,” jelasnya.
Gus yang juga wakil ketua Fraksi Gerindra di DPR-RI menjelaskan PLN sudah komit memperbaiki layanannya di Nias. “Kata kuncinya Nias tak akan padam bergilir lagi. Karena mereka sudah harus menyiapkan mesin sendiri. Jadi mereka punya pembangkitan sendiri kemudian ada pembangunan jaringan bertegangan tinggi untuk memenuhi kebutuhan Nias secara maksimal.”
Ketua DPD Gerindra Sumut itu juga menyatakan sebenarnya bukan Nias saja yang harus mendapat jaminan tersebut. “Tapi juga seluruh daerah. Terutama Sumut saya kira. Selama ini Sumut sudah terlalu sering dikecewakan. Kalau masih ada pemadaman berkelanjutan laporkan saja ke kita di Komisi VII,” ungkapnya.[rgu]
KOMENTAR ANDA