Salah satu tokoh HMI sekaligus tokoh Sumatera Utara, Prof. Dr. Usman Pelly MA. Ph. D memiliki pandangan yang cukup berbeda terkait konfrontasi antara HMI vs Saut Situmorang. Dirinya memandang bahwa konflik dan kegaduhan yang terjadi setelah pernyataan negatif Saut tentang HMI tidak hanya bertujuan untuk melemahkan HMI, namun juga melemahkan KPK itu sendiri.
"Kekacauan dan kegaduhan yang terjadi pasca Saut berkomentar negatif tentang HMI sebenarnya bukan hanya untuk melemahkan HMI. Dalam hal ini, ada agenda kelompok tertentu yang ingin melemahkan KPK itu sendiri," katanya, Jumat (13/5).
Pelly menjelaskan bahwa pernyataan Saut bukanlah sebuah hal yang tidak direncanakan. Pejabat KPK periode 2015-2019 adalah orang-orang yang secara garis politik tidak pernah menjabat KPK diduga telah merecanakan untuk menghancurkan KPK dari dalam.
"Sebelum periode ini, yang menjabat KPK itu kebanyakan alumni-alumni HMI dan sering bersinggungan dengan lembaga Ad Hoc lainnya seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman. Hingga KPK terlihat seperti jalan sendiri dan memiliki kekuatan besar. Setiap ada benturan, dulu KPK sering dibela oleh HMI. Ketika diserang dari luar KPK banyak mendapat dukungan, lalu pasti akan ada pikiran kenapa KPK tidak diserang dari dalam. Sekarang sudah ada yang berhasil menyusup ke dalam untuk sengaja membusukkan KPK. Pernyataan Saut adalah sesuatu yang sudah direncanakan," jelas Pelly.
Pelly juga menambahkan apabila masalah dengan HMI sudah selesai, KPK akan menciptakan kontroversi baru dikemudian hari dan masyarakat akan menuntut KPK untuk dibubarkan.
"Katakanlah masalah dengan HMI sudah selesai. Suatu ketika nanti apabila terjadi pembusukan lain, maka kita akan berteriak untuk membubarkan KPK," imbuhnya.
Pernyataan negatif Saut tentang HMI dikatakan Pelly sebagai sebuah agenda besar yang dapat mempengaruhi dan merubah tatanan perpolitikan di Indonesia.
"Kenapa HMI yang harus diserang? Hal tersebut dikarenakan alumni HMI banyak yang mengisi posisi-posisi strategis negara. Kalau nama HMI sudah jelek, kedepannya alumni HMI tidak akan diberikan tempat untuk menjadi pejabat negara. Ini adalah sebuah skenario dan intrik dari kelompok-kelompok tertentu. Kita harus memahami, HMI-lah yang mendorong tokoh-tokoh Islam untuk dapat menerima diri menyandang status negarawan," demikian Pelly.[rgu]
KOMENTAR ANDA