Fit and proper test yang diselenggarakan PDI Perjuangan, Rabu (10/5), membuktikan keseriusan partai berlambang banteng itu dalam mencari pemimpin bermutu bagi Jakarta. Uji kepatutan dan kepantasan itu juga memperlihatkan kedewasaan partai politik sebagai elemen penting sistem demokrasi Indonesia.Bakal calon gubernur DKI Jakarta Teguh Santosa mengatakan, di dalam fit and proper test itu, dia dan bakal calon lainnya diberi kesempatan untuk menyampaikan visi dan berbagai program yang direncanakan bila mendapat kepercayaan memimpin ibukota.
"Saya puas karena bisa mengkomunikasikan visi dan program-program saya kepada pimpinan PDIP," ujar wartawan senior yang juga dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah ini.
Menurut Teguh, secara umum, programnya berpihak pada kepentingan publik. Dalam sesi wawancara, dia mendapatkan kesempatan berdialog dengan Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPP PDIP Idham Samawi.
"Tadi saya ditanya Pak Idham tentang rencana-rencana saya menangani permasalahan Jakarta, seperti kemacetan," kata Teguh.
Mengenai kemacetan, Teguh mengatakan, yang diperlukan adalah tsunami moda transportasi umum. Disebut tsunami karena program itu harus dilakukan "sekali pukul" dalam periode singkat dan massif.
"Lalu pembangunan jalan layang non tol perlu dimoratorium dulu untuk sementara waktu sampai pelayanan transportasi umum mendekati titik ideal, kalau konsisten bisa dalam dua tahun," sambungnya.
"Atau, pembangunannya dilakukan secara selektif, tidak sekaligus," tambah Teguh yang Wakil Rektor Universitas Bung Karno ini.
Pembangunan jalan layang non tol, menurut Teguh, tidak sejalan dengan jalan pikiran membatasi dan mengurangi kendaraan pribadi. Selain itu di saat pembangunan berjalan justru menciptakan kemacetan fatal di banyak titik.
Selama moratorium, pemerintah juga perlu menyiapkan kantong parkir berukuran raksasa di kawasan-kawasan yang menjadi pintu masuk ke Jakarta.[rgu/rmol]
KOMENTAR ANDA