Plt Gubernur Sumatera Utara T Erry Nuradi mengatakan pembenahan Sumatera Utara menjadi fokus utamanya setelah dilantik menjadi gubernur definitif nantinya. Salah satu persoalan yang harus segera diselesaikan yakni penyelesaian seluruh hutang Pemprovsu kepada pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Utara yang hingga kini belum selesai dibayarkan. Hutang tersebut yakni dana bagi hasil pada tahun 2014 sebesar Rp 2,2 triliun yang belum mampu dilunasi akibat defisit anggaran yang terjadi beberapa tahun terakhir. "Kita banyak tantangan, kita masih punya hutang tahun 2014 ke kabupaten kota sebesar Rp 2,2 triliun. Tahun 2015 sudah dicicil sepertiga dan tahun ini (2016) sepertiga. Moga tahun 2017 mendatang bisa lunas semua," katanya di Gedung DPRD Sumatera Utara, Rabu (11/5).
T Erry menjelaskan perbaikan dibidang lain juga sangat mendesak yakni untuk memperbaiki pendapatan daerah pada tahun ini dan tahun 2017 mendatang. Pengalaman pada tahun-tahun anggaran sebelumnya dimana target PAD tidak tercapai harus menjadi bahan evaluasi untuk tidak mengulang kesalahan yang sama.
"Alhamdulillah tahun 2015 kemarin setelah kita perbaiki semua, bisa mencapai target lebih dari 100 persen," ujarnya.
Selain persoalan anggaran, pengelolaan pemerintahan yang bersih menurut T Erry juga menjadi salah satu persoalan yang memerlukan perhatian besar berkaitan dengan kasus-kasus korupsi yang selama ini menerpa para pejabat Sumut.
"Saat ini kita sedang menjadi sorotan nasional, dan kita sedang diasistensi oleh KPK mulai dari perencanaan, penguatan inspektorat dan beberapa penerapan kebijakan lainnya dalam rangka memberantas korupsi," ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, DPRD Sumatera Utara telah menyetujui usulan pengangkatan T Erry Nuradi menjadi Gubernur Sumatera Utara definitif menggantikan Gatot Pujo Nugroho yang kini ditahan oleh KPK. Persetujuan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Sumatera Utara siang tadi.[rgu]
KOMENTAR ANDA