Awal Mei ini PLN sudah menaikkan tarif listrik untuk pelanggan tegangan golongan rendah R1/1300 VA sebesar Rp7 hingga Rp10 per KwH. Juni nanti kenaikan tarif itu akan berlanjut ke pelanggan subsidi rumah tangga 900 VA.Menanggapi hal itu Ketua Komisi VII DPR-RI Gus Irawan Pasaribu langsung bereaksi karena tidak setuju sebelum semua teknis pendataan disiapkan.
"Jangan dulu tambah beban rakyat dengan kenaikan tarif listrik di kondisi seperti sekarang. Sudahlah ekonomi sedang lesu, daya beli masyarakat makin terpuruk tarif listrik jangan dulu naik," katanya kepada wartawan di Medan, Selasa (10/5).
Menurut rencana PLN yang juga sudah disampaikan ke Komisi VII dalam rapat kerja, mereka akan menaikkan tarif listrik untuk pelanggan 900 VA yang jumlahnya 18 juta rumah tangga. Nantinya dalam rancangan tersebut akan ada dua jenis tarif kapasitas 900 VA. Pertama, pelanggan subsidi yang tetap membayar Rp616 per KwH dan kedua pelanggan non subsidi yang harus bayar
Rp1.400 per KwH.
"Nantinya siapa yang berhak dapat subsidi dan tidak dapat subsidi akan ditentukan oleh PLN melalui peraturan Menteri ESDM," katanya.
"Saya kira ya, rakyat tidak akan sanggup menerima kenaikan demi kenaikan. Alasan PLN menaikkan tarif listrik itu karena menurut mereka banyak subsidi yang tidak tepat sasaran," kata Gus.
Apapun alasannya, wakil ketua Fraksi Gerindra DPR-RI itu, menyatakan langkah menaikkan tarif belum tepat di kondisi sekarang.
"Saat rapat dengan PLN saya sudah ingatkan mereka. Pastikan dulu siapa-siapa yang benar-benar penerima subsidi yang pantas," sebutnya.
Karena faktanya, kata Gus, jika bicara soal sumber data (data base), di negara ini masih amburadul.
"Saya mau katakan kita memang tidak setuju jika ada konsumen listrik yang tidak pantas menerima subsidi namun kemudian menerimanya. Tapi saya lebih tidak setuju lagi jika ternyata ada orang yang pantas menerima subsidi tapi tidak mendapatkannya. Miris kita jika yang terjadi seperti ini. Makanya kita belum setuju ada kenaikan tarif listrik kalau PLN tak menunjukkan secara detil siapa saja yang menerima dan tidak menerima subsidi," ungkapnya tegas.
Dia mengaku sudah cukup berpengalaman melihat langsung soal pembagian subsidi termasuk beberapa jenis kartu yang dibagikan pemerintah.
"Waktu saya reses, ditemukan kok warga yang harusnya berhak tapi tidak dapat bantuan," ungkapnya.
Semua alasan yang dikemukakan, kata Gus, dari sisi sosial. Kalaupun mau hitung-hitungan secara ekonomi kenaikan tarif listrik juga belum tepat. Sebabnya dalam periode saat ini seperti diketahui harga minyak sedang mengalami penurunan, harga gas dan batubara sebagai bahan bakar pembangkit PLN juga turun.
"Jadi darimana logikanya tarif listrik harus naik. Tentu ini sesuatu yang sangat janggal bagi kita," ungkapnya. Komisi VII DPR-RI, kata dia, mengawal semua kenaikan yang akan dilakukan PLN.
"Saya fikir ini bukan selalu soal harga minyak, gas dan batubara yang turun. Tapi soal kepantasan siapa yang berhak terima subsidi tadi. Sebab harus tepat sasaran. Nah kita kan belum ada jaminan skenario pentarifan subsidi yang dilakukan PLN terhadap pelanggan 900 VA akan tepat sasaran," tuturnya.
Kesepakatan dengan PLN baru-baru ini, kata dia, Komisi VII sudah meminta perusahaan pelat merah itu menyiapkan data sesuai pelanggan yang berhak menerima dan tidak menerima subsidi.[rgu]
KOMENTAR ANDA