Komisi Pemilihan Umum (KPU) berharap bahwa semua daerah penyelenggara Pilkada Serentak Tahun 2017 untuk segera mendapatkan kepastian anggaran sesuai jadwal yang ditetapkan.Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arif Budiman mengatakan KPU telah membuat satu format penyusunan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang bisa dipedomani oleh semua daerah dalam menyusun anggaran Pilkada.
"Disitulah format kita untuk menandatangani kesepakatan antara yang menyediakan dana dan menggunakan dana," sebut Arif saat memberikan pengarahan pada Pembukaan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2017, di Jakarta, Senin (9/5).
Fokus KPU tentang NPHD yang harus ditandatangani sebelum tahapan Pilkada 2017 dimulai tidak lain karena berdasarkan catatan evaluasi penyelenggaraan Pilkada Tahun 2015, banyak daerah yang bermasalah dalam hal anggaran.
"Catatan kita adalah saat Pemilu 2015 banyak daerah terlambat, bahkan sampai sekarang persoalan anggaran belum terselesaikan. Sampai dilantiknya kepala daerah, anggarannya belum cair," terang Arif.
Berdasarkan jadwal tahapan Pilkada yang telah ditetapkan, KPU menjadwalkan bahwa NPHD harus telah disusun dan ditandatangani paling lambat pada tanggal 22 Mei 2016.
"Akhir Mei kita akan lakukan rapat dengan pimpinan provinsi, kita akan cek (penandatanganan NPHD)," tegas Arif.
Arif menekankan bahwa tahapan Pilkada tidak akan dapat berjalan ketika tidak ada kepastian anggaran.
Pada kesempatan yang sama, Ketua KPU RI Husni Kamil Manik mengatakan bahwa untuk mempermudah dan menyamakan pemahaman terkait peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendanaan kegiatan pilkadam KPU membuat dua keputusan.
"KPU telah membuat dua keputusan terkait perencanaan dan penggaran, melalui Keputusan KPU Nomor 43/KPTS/KPU/Tahun 2016 dan Keputusan KPU Nomor 44/Kpts/KPU/Tahun2016," terang Husni.
Dengan dikeluarkannya dua keputusan tersebut, Husni berpesan agar seluruh satuan kerja dapat mempedomani Keputusan KPU tersebut dalam penyusunan anggaran pemilihan.
Untuk diketahui, Pilkada Serentak 2017 pada 15 Februari akan diikuti 101 daerah, ada 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. [hta/rmol]
KOMENTAR ANDA