Proses pembangunan Jakarta harus melibatkan dua provinsi yang berbatasan langsung dengannya, yakni Jawa Barat dan Banten. Berbagai persoalan terkait isu sosial, ekonomi dan infrastruktur di Jakarta memiliki kaitan yang tak sedikit dengan kedua tetangganya ini.Tema mengenai keterkaitan pembangunan ketiga provinsi ini merupakan salah satu topik yang dibicarakan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dengan bakal calon gubernur DKI Jakarta Teguh Santosa di kediaman resmi Gubernur Jawa Barat di Balai Pakuan, Bandung, Kamis malam (5/5).
Dalam kesempatan itu, Teguh juga menyampaikan keinginannya bertarung dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta. Saat ini Teguh yang juga dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan London School of Public Relations (LSPR) Jakarta itu sedang mengikuti konvensi di sejumlah partai politik.
Aher menyambut baik dan mengapresiasi keinginan Teguh. Menurutnya, Jakarta memerlukan pemimpin yang betul-betul mengayomi semua warga dan tidak diskriminatif, selain tentu saja memiliki kemampuan menggerakkan aparat pemerintah sebagai ujung tombak pembangunan.
“Pemimpin Jakarta harus sosok yang bisa membangun kebersamaan baik dengan warga, jajaran Pemprov DKI, maupun dengan pemerintahan di provinsi tetangga,” kata Aher.
Menurut Ahmad Heryawan kerjasama ketiga provinsi itu harus ditingkatkan demi menopang pembangunan Jakarta. Dia mengingatkan, Jakarta dan Jawa Barat, khususnya, harus lebih serius memperhatikan aliran sungai-sungai besar seperti Citarum dan Ciliwung yang menjadi pemasok air ke Jakarta.
"Ketersediaan air bersih adalah isu penting bagi Jakarta hari ini. Air yang tidak bersih dan tidak sehat menjadi salah satu penyebab utama masalah kesehatan yang bisa berakhir dengan kematian," kata Ahmad Heryawan.
Aher yang pernah menjadi Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta menambahkan, krisis air bersih semakin memprihatinkan di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah di Jakarta.
Selain itu, masih menurut Aher, Jakarta dan Jawa Barat juga perlu meningkatkan kerjasama di sektor pertanian demi menyediakan sayur dan buahan bermutu juga murah bagi masyarakat Jakarta. Perhatian terhadap pembangunan infrastruktur yang menghubungkan ketiga provinsi pun mesti ditingkatkan.
Aher menyambut baik inisiatif Teguh mempelajari hubungan ketiga provinsi tersebut dalam konteks pembangunan wilayah.
Teguh mengatakan, bahwa pengembangan wilayah di ketiga provinsi itu menjadi salah satu subjek yang pernah dipelajarinya saat menuntut ilmu di Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran. Setelah bertemu dengan Aher, dia berencana melanjutkan safarinya dengan mengunjungi Gubernur Banten Rano Karno dan membicarakan tema yang kurang lebih sama.
"Sudah seharusnya pembangunan Jakarta, Jawa Barat dan Banten diletakkan dalam satu konteks yang sama dan dikordinasikan. Itu pekerjaan rumah sejak lama, perlu diseriusi lagi," ujar Teguh yang juga almuni University of Hawaii at Manoa (UHM), Amerika Serikat.
Upaya mensinergikan pembangunan di tiga provinsi tersebut tertuang dalam Inpres 13/1976 tentang Pokok-pokok Kebijaksanaan Pengembangan Wilayah Jabotabek. Ketika Inpres itu ditandatangani Presiden Soeharto, Banten masih berada di bawah Jawa Barat.
Disebutkan dalam Inpres 13/1976 bahwa pengembangan wilayah Jabotabek dimaksudkan untuk meringankan tekanan penduduk dalam wilayah DKI Jakarta sehingga kehidupan sosial, ekonomi dan budaya berkembang secara serasi dan lebih mencerminkan peri kehidupan nasional Bangsa Indonesia.
Tahun 2010 pemerintah membentuk Badan Kerjasama Pembangunan Jabodetabekjur yang diharapkan menjadi payung dalam mensinergikan pembangunan di tiga provinsi itu. Di tahun 2014 Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan sebaiknya BKSP Jabodetabekjur dibubarkan.
Hal lain yang disampaikan Aher dalam pertemuan itu adalah pengalamannya mengikuti pemilihan gubernur Jawa Barat tahun 2008. Aher awalnya termasuk yang tidak diperhitungkan dalam pemilihan itu. Pencalonannya dengan Dede Yusuf pun dilakukan pada masa injury time.
"Niat kita waktu itu, ikut aja. Soal menang dan kalah urusan belakangan. Politik memang agak aneh. Apa yang tampak tidak mungkin, dalam politik bisa menjadi mungkin," demikian Aher. [hta]
KOMENTAR ANDA