Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarief menyiratkan agar rencana setoran sebesar Rp 1 miliar yang dibebankan kepada calon ketua umum Partai Golkar dipikirkan kembali.Menurutnya, syarat tersebut sama dengan bentuk nyata politik uang. Mantan Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin itu lebih menyarankan agar para kandidat ketum Golkar lebih memberikan ide-ide perubahan untuk partai dalam upaya membangun bangsa.
"Seharusnya yang disumbangkan para calon itu adalah ide-ide brilian untuk perbaikan Golkar, bukan uang yang Rp 1 miliar per calon. Ayo kita ubah kegilaan ini menjadi kewarasan," jelas Laode melalui pesan singkat kepada wartawan, Selasa (3/5).
Diketahui, Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar yang akan digelar 23 Mei mendatang di Bali diperkirakan membutuhkan biaya sekitar Rp 47 miliar. Rapat Pleno DPP Golkar memutuskan bahwa setiap calon ketua umum akan dibebankan setoran sebesar Rp 1 miliar. Banyak kalangan menilai bahwa pencalonan ketua umum dalam Munaslub tersebut berpotensi menimbulkan politik uang.
Ketua Steering Committe (SC) Munaslub Golkar Nurdin Halid menyampaika, bahwa pihaknya bakal berkonsultasi lebih dulu dengan KPK terkait setoran Rp 1 miliar dari para calon ketum. Konsultasi itu untuk mengetahui apakah pejabat negara yang juga menjadi calon ketum jika menyumbang Rp 1 miliar melanggar aturan atau tidak.
"Itu gratifikasi tidak? Itu perlu kita tanya," ujarnya.[rgu/rmol]
KOMENTAR ANDA