Komisi IX DPR RI meminta berbagai elemen masyarakat aktif mengawasi kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Menurutnya BPJS selama ini belum banyak yang memantau, padahal tanggung jawabnya sangat besar bagi hajat hidup rakyat."Kita bukan mau mengkritisi BPJS, namun mendorong perbaikan. Itulah semangat yang mesti didorong," kata anggota Komisi IX Irma Suryani Chaniago, Senin (2/5).
Menurutnya, pengawasan harus diarahkan ke beberapa pilar penopang BPJS seperti Presiden, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan.
"Namun lebih baik ormas mengkritisi BPJS secara konstruktif dan dengan data yang jelas agar bisa dipertanggungjawabkan," kata Irma.
Dia menambahkan, ada beberapa hal yang perlu dikritisi dari pelaksanaan BPJS. Misal, soal sulitnya akses pelayanan kesehatan bagi peserta, terutama di daerah terpencil seperti Papua dan Papua Barat.
"Selain itu, ada juga masalah terkait kejelasan kebijakan selisih bayar antara ruang rawat inap dan obat. Juga tingginya tingkat rujukan karena FKTP yang belum memahami sistem JKN sehingga banyak pasien menumpuk di satu ruangan di rumah sakit. Terus tumpang tindihnya data Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan dengan peserta Jamkesda lama," terang Irma.
Irma juga menerangkan perihal sulitnya mengandalkan perbaikan dari orang dalam. Dia menceritakan tentang salah satu anggota Dewan Pengawas BPJS yang dipilih DPR namun tidak mau melakukan perbaikan.
"Untuk itu diperlukan peran serta masyarakat untuk mengkritisi pelaksanaan program BPJS, baik itu kesehatan maupun ketenagakerjaan," tegas politisi Partai Nasdem tersebut. [hta/rmol]
KOMENTAR ANDA