Pemerintah diimbau segera melahirkan sistem perbukuan yang diatur dalam undang-undang, untuk meningkatkan minat baca masyarakat dengan menyediakan buku berkualitas yang murah dan tersebar merata.
Menurut Wakil Ketua Komite III DPD Fahira Idris, semua negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Prancis, dan Jerman mendominasi penerbitan buku dunia. Langkah ini kemudian disusul Rusia, Spanyol, Cina, dan India. Bahkan, di India, harga buku dari penerbit internasional dan ternama sekalipun sangat murah karena tidak ada pajak buat penerbitan buku yang membuat India menjelma jadi salah satu kekuatan dunia.
"Buku menjadikan mereka menguasai ilmu pengetahuan. Jepang menjadi penguasa teknologi dunia karena sejak dulu pemerintahnya punya program menerjemahkan berbagai buku dari dunia barat kemudian dijual dengan harga yang cukup murah. Saat ini RUU Sistem Perbukuan jadi prioritas pada 2016. Kita dorong bersama segera rampung tahun ini karena memang kehadirannya sangat mendesak," jelasnya, Jumat (29/4).
Fahira mengatakan, selain soal anggaran, sistem belajar mengajar, kompetensi guru, infrastruktur, dan pemanfaatan teknologi, dan rendahnya minat baca sangat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan Indonesia.
Merujuk survei Unesco pada 2011, indeks tingkat membaca masyarakat Indonesia hanya 0,001 persen. Artinya, hanya ada satu orang dari 1000 penduduk yang masih mau membaca buku secara serius. Pada Maret 2016 lalu, Most Literate Nations in the World, malah merilis pemeringkatan literasi internasional yang menempatkan Indonesia berada di urutan 60 dari total 61 negara.
"Di Indonesia, rendahnya minat baca karena masyarakat kesulitan dalam memperoleh dan memanfaatkan buku secara mudah dan tanpa diskriminasi. Ini karena sistem perbukuan di Indonesia belum berkembang secara memadai baik secara budaya, politik, ekonomi, maupun hukum. Kalau kondisi ini terus berlangsung, sulit bagi kita jadi negara maju," beber Fahira.
Dia menambahkan, predikat Indonesia sebagai negara dengan populasi terbesar ke empat di dunia dan juga jadi salah satu negara dengan wilayah terluas tidak diikuti dengan pertumbuhan dan penyebaran buku yang baik. Jumlah produksi buku nasional yang diterbitkan rata-rata per tahun hanya sekitar 6.000 judul.
"Sangat timpang, belum lagi kalau kita bicara distribusi buku yang kebanyakan masih beredar di Pulau Jawa. Makanya pemerintah dan parlemen harus fokus agar RUU ini segera disahkan," tegas Fahira. [hta/rmol]
KOMENTAR ANDA