MBC. Menteri BUMN, Rini Soemarno harus bertanggung jawab atas aktivitas illegal yang dilakukan lima WNA asal China di wilayah Halim terkait proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), pagi tadi (Rabu, 27/4).
Dari hasil wawancara diketahui bahwa lima WNA China tersebut merupakan karyawan PT. Geo Central Mining (PT. GCM) yang beralamat di Pantai Indah Kapuk, Bukit Golf, Jakarta Utara, yang merupakan mitra kerja dari PT. Wika (Wijaya Karya) selaku pelaksana proyek KCIC, Sementara dua WNI lainnya merupakan karyawan lepas PT. GCM.
Pengamat dari Indonesia Public Institute, Karyono Wibowo menegaskan, selaku Menteri BUMN, Rini Soemarno seharusnya bisa memantau kegiatan yang dilakukan oleh mitra kerja perusahaan plat merah.
"Rini harus bertanggung jawab karena dia selaku Menteri yang bertanggung jawab penuh atas proyek itu," terang Karyono dalam perbincangan dengan Kantor Berita Politik RMOL.
Selain itu, dia juga menyarankan Presiden Jokowi untuk menegur Rini Soemarno. Sebab, kejadian tersebut juga membuktikan bahwa Rini lalai dalam melakukan pengawasan.
"Presiden Jokowi juga harus menegur Menteri BUMN selaku pihak yang bertanggung jawab. Kalau tidak, ini akan jadi preseden buruk. Pandangan negara lain juga akan remeh. Jangan anggap enteng masalah ini," terang Karyono.
Terlepas dari itu, Karyono juga merasa perlu ada tindakan hukum yang tegas terkait hal ini.
"Lanud itu pangkalan militer, kok bisa ditembus. Ini membahayakan negara dan merusak kewibawaan, utamanya TNI AU," tandas Wakil Direktur Indo Survey & Strategy (ISS) ini.
Untuk diketahui, Kronologi kejadian, pada pukul 09.45 WIB (Rabu, 27/4), dilaksanakan patroli batas wilayah Lanud Halim, dan menemukan aktivitas pengeboran tanah oleh tujuh orang tak dikenal (2 WNI dan 5 WNA China) di Cipinang Melayu dekat jalan Tol Jakarta-Cikampek (belakang Batalyon 461 Paskhas) koordinat 6º 15’ 12” LS dan 106° 54' 4”. [hta/rmol]
KOMENTAR ANDA