Pemerintah RI mengambil inisiatif dengan mengundang Menteri Luar Negeri, Panglima, dan Kepolisian dari Malaysia dan Filipina ke Jakarta pekan ini. Pertemuan nanti guna membahas upaya memperkuat keamanan di daerah perbatasan antara Indonesia, Malaysia dan Filipina. Hal ini didasari dengan semakin maraknya peristiwa pembajakan yang terjadi di daerah tersebut akhir-akhir ini.Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjelaskan, dengan mempertemukan Menlu, Panglima, dan Kepolisian dari Indonesia, Malaysia, dan Filipina diharapkan ada saling kesepahaman untuk menjaga daerah bersama-sama, sehingga kalau terjadi upaya untuk melakukan penyanderaan lagi, maka ketiga negara ini sudah bisa melakukan pencegahan bersama-sama.
Meski demikian, Pramono menegaskan sesuai penjelasan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, Pemerintah RI tetap melakukan berbagai upaya untuk membebaskan 14 WNI yang disandera oleh kelompok milisi Abu Sayyaf di Filipina.
"Hanya saja upaya-upaya tersebut tidak bisa disampaikan secara terbuka kepada masyarakat," kata Pramono seperti dilansir dari laman setkab.go.id, Rabu (27/4).
Mengenai lokasi penyanderaan ke-14 WNI menyusul adanya eksekusi mati terhadap warga negara Kanada yang tidak memberikan uang tebusan hingga batas waktu yang ditentukan, Pramono menjelaskan, pemerintah sudah mengetahui, baik yang 10 maupun yang 4 di mana lokasinya. "Sudah tahu itu, karena sekarang ini sangat gampang untuk mengetahui itu," ujarnya.
Saat ditanya apakah yang melakukan penyanderaan kepada 14 WNI dari jaringan yang sama, yaitu Abu Sayyaf, Pramono mengatakan, intinya mereka. Namun dijelaskannya, bahwa ada faksi-faksi dalam kelompok tersebut yang tidak bisa dibuka ke publik mengenai ada dan siapa faksionalnya itu.[rgu/rmol]
KOMENTAR ANDA