Permasalah pada pembangunan Podomoro Deli City tidak kunjung berakhir. Mulai dari Amdal yang bermasalah, menggangu tower pemancar TVRI, hingga perizinan mendirikan bangunan yang tidak jelas semakin membuat banyak pihak bertanya-tanya. Salah seorang yang konsern mengkritisi pembangunan Podomoro Deli City Medan, Saharuddin mengatakan bahwa ada sebuah kekuatan besar yang tidak mampu dilawan Pemko Medan.
"Setelah melakukan mediasi kepada komisi D DPRD dan Pemko Medan, salah satu staff Pemko mengatakan ada sebuah kekuatan besar Podomoro City Deli yang tak bisa mereka lawan. Sehingga diduga kuat ada pelanggaran Perda dan bangunan pun dibiarkan berjalan meski izinnya belum lengkap dikeluarkan," kata Saharuddin yang juga berstatus sebagai Koordinator Gerakan Rakyat Berantas Korupsi (Gerbrak) Sumut kepada medanbagus.com, Senin (26/4).
Karena hal tersebut, Saharuddin bersama aliansi yang masih konsisten mengkritisi pembangunan Podomoro Deli City mendesak Pemko Medan agar membuka data dan fakta dalam proses perizinan pembangunan tersebut melalui Dinas TRTB.
"Maka kita mendesak Pemko Medan lewat TRTB agar dapat membuka data dan fakta proses perizinan tersebut. Benar bahwa izinnya diklaim Pemko, tapi prosesnya sesuai atau tidak itu yang menjadi persoalan kita. Maka tanggal 28 April kami akan kembali melakukan unjuk rasa agar Pemko Medan segera membuka fakta tentang proses perizinan Podomoro secara transparan," ujarnya.
Melalui Gerbrak Sumut, tim advokasi telah disiapkan untuk menggugat pembangunan Podomoro Deli City jika Pemko Medan tidak segera membuka data dan fakta yang transparan. Gerbrak Sumut juga akan mendesak KPK dan BPK untuk segera mengaudit dan menginvestigasi indikasi korupsi di balik perizinan membangun Podomoro Deli City.
"Kita sudah membuat surat resmi agar ketua DPRD Medan segera menggelar RDP terkait hal ini. Tim advokasi juga sedang menyiapkan materi gugatan jika nanti pihak Pemko belum memberi klarifikasi kepada publik. Ada indikasi Podomoro Deli City Medan serupa dengan kasus reklamasi teluk Jakarta, sarat akan dugaan korupsi. Karena itulah kami mendesak agar KPK memeriksa proses perizinan tersebut dan BPK pun mesti melakukan audit investigatif," demikian Saharuddin.[rgu]
KOMENTAR ANDA