Sulitnya pemerintah melakukan stabilisasi harga beras dinilai akibat peran Badan urusan Logistik (Bulog) yang sudah tidak satu komando.Menurut peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati, persoalan kelembagaan tidak hanya menjadi pintu masuk dalam menyelesaikan salah urus komoditas beras. Di mana, status komando pada Bulog saat ini berbelit dan akhirnya kesuliltan dalam menjalankan tugas utama.
"Status komando Bulog yang ribet, Bulog akan sulit untuk berperan sebagai penstabil harga," ujarnya di Jakarta, Minggu (24/4).
Selain itu, kata Enny, persoalan beras juga terjadi di tingkat petani yang mengeluhkan krisis kelembagaan pada sektor hulu, seperti balai penyuluhan yang tidak lagi sesuai fungsinya. Dia mencontohkan, penggunaan peralatan mesin pertanian yang seringkali tidak dapat dimanfaatkan petani, tetapi malah dipinjamkan oleh lembaga-lembaga pertanian untuk fungsi yang berbeda.
Dia menambahkan, persoalan lahan pertanian dan tenaga kerja yang semakin berkurang juga turut melambungkan harga beras.
"Ini adalah bentuk moral hazard, butuh kelembagaan yang optimal," tegas Enny. [hta/rmol]
KOMENTAR ANDA