Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) meminta agar presiden Joko Widodo (Jokowi) jeli dalam rencana penerapan moratorium pembukaan lahan sawit. Moratorium tersebut menurut Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Asmar Arsyad tidak tepat jika dikenakan kepada petani sawit yang hanya memiliki lahan sedikit. Sebaliknya, kebijakan moratorium tersebut menurutnya sangat tepat jika ditujukan bagi perusahaan besar selaku pemilik lahan yang jauh lebih luas."Kalau petni hanya punya sedikit lahan apa perlu moratorium. Petani hanya punya 1 sampai 2 hektar sawit, apa perlu moratorium?," katanya disela pembukaan Inpalme & Interconnex 2016 di Medan, Rabu (20/4).
Saat ini menurut Asmar, tantangan dalam bisnis kelapa sawit sangat kompleks karena berbagai kepentingan negara-negara uni eropa. Salah satunya yakni dengan isu lingkungan yang berkelanjutan (Sustainable) dan juga konservasi sumber daya serta perlindungan satwa. Menurutnya munculnya isu-isu tersebut muncul karena kepentingan negara-negara lain dalam pengembangan biodiesel yang bersumber dari bahan lain seperti Bunga Matahari, Kacang Kedelai dan lainnya.
"Kalau dari segi luas lahan, sawit di dunia hanya 18,8 juta hektar, sementara bunga matahari 41 juta dan kacang kedelai 103 hektar. Lantas kenapa sawit yang dianggap tidak sustainable?," ujarnya.
Indonesia yang kerap menjadi sasaran isu ini juga menurut Asmar tidak terlepas dari tingginya kontribusi ekspor CPO dalam mensuplai kebutuhan dunia dimana Indonesia menyumbang 53 persen dari kebutuhan CPO dunia.
"Ini yang saya minta agar diperhatikan pak Jokowi. Sustainable itu tidak hanya dari segi lingkungan, namun harus diperhatikan juga dari segi pendapatan masyarakat," demikian Asmar.[rgu]
KOMENTAR ANDA