Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja melansir perkiraan pertumbuhan pengusaha di Sumut yang meningkat hingga dua kali lipat.Terkait hal ini, Setnas Boemiputra, Abdullah Rasyid mengatakan bahwa pertumbuhan "pengusaha" baru ini diakibatkan kelalaian Pemerintah dalam melindungi warga yang berarti sama sekali bukan prestasi pemerintah.
"Para 'pengusaha' baru ini tentu tak diam karena mereka harus mengidupi dan mencari nafkah untuk keluarga. Pemerintah tak bisa diharapkan. Hal itu sudah terbukti dengan belasan paket ekonomi yang diluncurkan tidak menjadikan kondisi kita lebih baik," kata Bang Rasyid kepada MedanBagus.Com, Rabu (20/4).
Dikatakan Bang Rasyid, kondisi ekonomi Indonesia di masa pemerintahan Jokowi memasuki masa yang buruk dibandingkan lima tahun lalu.
"Pertumbuhan ekonomi kita rendah hanya berkisar 4,7% saja. Belum lagi APBN kita yang selama ini mendasarkan target penerimaan dari migas, sementara harga migas sedang hancur, harapan dari pajak pun tidak sesuai harapan bahkan memakan korban mundurnya dirjen pajak belum lama ini. Konyolnya Jokowi mencoba mencari tempat bergantung ke negara Cina yang juga ekonominya sedang menurun. Semua faktor tersebut tentu menjadi akumulasi yang memperburuk kondisi ekonomi kita dan memicu mandeknya dunia usaha sehingga mengakibatkan munculnya gelombang PHK besar-besaran," urai Bang Rasyid.
Dampak dari PHK besar-besaran lalu, sambung Bang Rasyid, membuat eks-pekerja yang memiliki keterampilan terbatas terpaksa mencari peluang sendiri untuk membuka usaha.
"Seharusnya pemerintah memberi insentif dan kemudahan berusaha bagi para 'pengusaha' baru ini, karena mereka rentan. Jadi, jika saat ini muncul para 'pengusaha' baru, itu lebih dikarekan keterpaksaan untuk bisa tetap menafkahi keluarga, bukan karena pemerintah berhasil membuka kesempatan dan peluang usaha!" tandas penggagas Gerakan Bangga Medan ini. [hta]
KOMENTAR ANDA