Tudingan pengamat CSIS, J Kristiadi bahwa Susilo Bambang Yudhoyono tak mampu mengontrol kinerja legislatif semasa menjadi Presiden RI, jelas salah kaprah.Wasekjen Partai Demokrat, Ramadhan Pohan menegaskan bahwa hubungan antara eksekutif-legislatif saat itu berjalan harmonis.
"Justru DPR RI yang mengawasi kinerja pemerintah, bukan di balik. Kedua lembaga ini bekerja sama membikin UU dan membahas pembangunan supaya berguna bagi bangsa," tekan dia , Rabu (20/4).
Tudingan Kristiadi bahwa SBY meninggalkan beban ke Jokowi, seperti kasus Bank Century dan Wisma Atlet, ini juga salah kaprah. Kata Ramadhan, posisi SBY dan Demokrat adalah menjunjung supremasi hukum.
"Silakan semua kasus hukum kedua yang disebut itu di buka seterang-benderangnya termasuk juga BLBI, Trans Jakarta dll. Ini supaya tak ada fitnah bagi era Megawati, SBY, Jokowi atau siapa pun," jelasnya.
"SBY tak pernah menuding era Megawati, Gus Dur, BJ Habibie, Soeharto dan Bung Karno. Pembangunan adalah berkelanjutan, saling melengkapi dan menguatkan dari era yang ada dengan sebelum-sebelumnya. Itu etikanya. Pengamat independen sejatinya juga demikian. Jika tidak, jadinya abal-abal saja." [hta/rmol]
KOMENTAR ANDA