
"Itu menjadi salah satu kemarahan rakyat, karena selama ini pajak yang mereka setorkan hanya untuk dikorupsi oleh pengelolanya," katanya, Rabu (13/4).
Sohibul mengatakan, kebijakan tax amnesty yang diterapkan oleh pemerintah menjadi gambaran bahwa negara mengesahkan banyaknya pengemplang pajak yang berkeliaran di Indonesia selama ini. Hal ini semakin terbukti dengan banyaknya nama-nama pengusaha kelas kakap asal Indonesia yang masuk dalam kasus Panama Paper.
"Ini membuktikan pengusaha besar di negara ini selalu menghindari pajak dengan membawa uang mereka ke luar negeri. Sementara kita rakyat kecil seolah terus menjadi "korban" dari kebijakan wajib pajak," ungkapnya.
Sohibul mengingatkan, pembenahan internal menjadi keharusan pasca kejadian ini. Jika tidak, maka kekecewaan-kekecewaan dalam bentuk lainnya akan terus bermunculan dari para wajib pajak yang merasa menjadi sapi perahan negara.[rgu]
KOMENTAR ANDA