DPR RI Akan Desak BPK Audit Anggaran Densus 88

Mengalirnya kritik tajam kepada Densus 88 pasca kematian Suyono  terduga teroris semakin kencang. Mulai dari lembaga resmi negara hingga lembaga-lembaga sosial dan agama tak henti-hentinya memberikan kritik tajamnya.

DPR RI sebagai pihak yang berwenang melakukan budgeting, legislatig, dan controling (monitoring & evaluating), melalui komisi III akan mendesak BPK RI untuk melakukan investigasi mendalam terkait keuangan Densus 88. Alasan untuk menginvestigasi keuangan Densus 88 adalah apakah selama ini anggaran yang diberikan negara untuk Densus 88 sudah tepat guna. Demikian disampaikan Raden Muhammad Syafii (Romo), Anggota DPR RI kepada medanbagus.com, Sabtu (9/4).

“Kami akan mendesak BPK RI, tidak hanya untuk mengaudit tapi untuk menginvestigasi. Itu kan jauh lebih dalam. Jadi kami DPR RI terutama Komisi III akan mengkaji ulang efektifitas anggaran yang dikeluarkan untuk Densus 88. Jika terbukti anggaran tersebut ternyata digunakan dengan tidak tepat guna dan sasaran, maka kami akan memangkasnya,” kata Romo kepada medanbagus.com, Sabtu (9/4).

Selain ingin melakukan investigasi terhadap efektifitas penggunaan anggaran negara untuk Densus 88, Romo juga mengatakan investigasi tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah ada intervensi masuknya keuangan atau anggaran dari pihak asing.

“Densus 88 itu kan kalau beroperasi suka menghambur-hamburkan peluru, kan mahal biayanya. Belum lagi untuk peremajaan senjata dan fasilitas lain serta dana untuk menggaji anggotanya. Kalau dilihat-lihat, itu tidak setara dengan dana yang dianggarkan negara. Maka investigasi BPK RI nanti salah satunya untuk itu, melihat ada atau tidaknya intervensi keuangan yang masuk dari asing atau pihak luar,” ungkapnya.[rgu]