Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang pro kesejahteraan bagi 16 juta nelayan di tanah air yang masih hidup dalam kemiskinan. Kini, secara resmi nelayan dapat menjadi anggota Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.Hal ini ditandai dengan diberikannya kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada 1.000 nelayan di Pelabuhan Nelayan Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur, oleh Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli, bersama Direktur BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto, Sabtu, (9/4).
Menurut Menko Rizal, latar belakang kebijakan ini adalah melihat risiko nelayan di laut yang sangat tinggi. Kecelakaan karena ombak atau cuaca bisa sewaktu-waktu menimpa nelayan.
"Kasihan kalau nelayan kita tidak dilindungi asuransi. Itulah kenapa kami minta BPJS memberikan asuransi pada nelayan," ujar Rizal di lokasi.
Fasilitas BPJS yang didapat Nelayan bervariasi. Mulai dari santunan meninggal dunia sebesar Rp. 26 juta, cover biaya sekolah anak-anak nelayan, biaya rumah sakit akibat kecelakaan ditanggung BPJS hingga pulih, hingga dua anak Nelayan diberikan beasiswa.
"Ini langkah penting, 16 juta nelayan merupakan kelompok paling miskin di Indonesia. Kita harus punya kebijakan yang pro nelayan," tegas Rizal.
Program ini, lanjut dia, sudah sesuai dengan cita-cita Presiden Jokowi agar masyarakat mencintai laut. Juga supaya Indonesia menjadi Negara maritim yang kuat dan digdaya di laut.
"Kalau nelayannya sendiri tidak dibantu pemerintah, itu gak benar namanya," jelas Rizal.
Rizal Ramli juga menyempatkan diri berdialog secara langsung dengan para Nelayan Muncar. Dia mendengarkan dan menjawab keluhan-keluhan para Nelayan. Selain BPJS Ketenagakerjaan, ia juga menyerahkan secara simbolik kredit KUR bagi Nelayan, dan klaim BPJS bagi beberapa warga yang tidak mampu di Banyuwangi.
"Saya senang sekali, Muncar ini sudah terkenal dari zaman dulu, pusat perikanan tradisional, dan ini wilayahnya NU. Kita dan saya di sini banyak muridnya Gus Dur," demikian Rizal Ramli. [hta/rmol]
KOMENTAR ANDA