Pendidikan adalah sebuah pondasi untuk membangun bangsa dan negara. Pendidikan juga menentukan harkat dan martabat sebuah bangsa dan negara. APBN 20 % yang dialokasikan untuk pendidikan ternyata belum sesuai pelaksanaannya dengan UU. Ketidaksesuaian pelaksanaannya salah satunya disebabkan oleh ruang pemberitaan yang kecil untuk dunia pendidikan. Hal tersebut disampaikan oleh Dewan Pakar Pendidikan Sumatera Utara, Syaiful Sagala kepada medanbagus.com, Kamis (7/4).
"Pendidikan kita, khususnya Sumatera Utara masih bermutu rendah dan tertinggal. Hal yang menyebabkannya adalah belum meratanya pendidikan untuk setiap orang. Terjadinya ketidakmerataan tersebut terjadi karena beberapa faktor. Pertama, birokrasi dan elit dunia pendidikan tidak melaksanakan APBN 20 % tersebut sesuai cita-cita Undang-Undang Dasar dan UU Pendidikan. Kedua, media belum memberikan ruang atau segmentasi yang lebih untuk pendidikan kita yang masih kacau ini," kata Syaiful Sagala, Kamis (7/4).
Syaiful menambahkan bahwa belum ada integrasi yang baik antara pemerintah dan legislatif dengan elit pendidikan, masing-masing masih berjalan sendiri.
"Selama ini birokrasi dan elit pendidikan belum bekerja sama dengan maksimal. Masing-masing masih berjalan sendiri. Saya punya beberapa rencana untuk dunia pendidikan kita, namun apa daya yang berbicara hanya pakar dan pengamat pendidikan," ungkapnya.
Untuk itu, senada dengan ungkapan anggota DPD RI, Dedi Iskandar Batubara, Syaiful Sagala meminta kepada media untuk bekerja sama dan memberikan ruang yang besar dalam menyoroti setiap permasalahan di dunia pendidikan.
"Saya berharap kawan-kawan media memberikan segmentasi yang lebih besar untuk memberitakan kondisi pendidikan kita," ujar Syaiful Sagala.
"Kami (DPD RI) akan membuat kerja sama resmi dengan media-media untuk membantu akademisi, pengamat, dan pakar pendidikan untuk bersama-sama lebih memperhatikan dan memperbaiki kondisi pendidikan kita yang sedang kacau ini," demikian Dedi Iskandar Batubara.[rgu]
KOMENTAR ANDA