Sesudah krisis finansial 2008, pemimpin negara-negara G-20 berusaha menutup defisit fiskal akibat krisis dengan memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya itu dengan mengejar kekayaan warganya yang disembunyikan di luar negeri.Wakil Ketua DPR , Fadli Zon seharusnya pemerintah Indonesia bisa ikut mengambil keuntungan dari bocornya dokumen Panama Papers, terutama untuk menghitung kembali potensi penerimaan negara dan menutup celah regulasi perpajakan.
"Jangan hanya wajib pajak kecil-kecil yang dikejar pemerintah," kritiknya kepada wartawan di gedung Nusantara III Senayan, Jakarta, Kamis (7/4).
Namun ia mengingatkan, pemerintah harus melakukan verifikasi terlebih dahulu dan berhati-hati. Sebab pendirian badan legal special purpose vehicle di negara-negara tax haven tidak serta merta dianggap ilegal.
"Yang harus ditelusuri adalah perusahaan-perusahaan yang didirikan untuk tujuan pencucian uang hasil korupsi, narkoba, atau kejahatan terorganisir lainnya. ini yang harus diusut oleh pemerintah," jelasnya.
Menurut dia, sikap pemerintah harus jelas dan konkrit dalam menanggapi Panama Papers, bukan sekedar pernyataan akan mempelajari.
"Sebaiknya segera dibentuk tim kerja khusus menanggapi Panama Papers ini," desaknya.[hta/rmol]
KOMENTAR ANDA