Masyarakat Papua mengingatkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kalau Fahri Hamzah bukan lagi milik partai tapi milik bangsa Indonesia.
Dengan demikian, PKS tidak bisa memecat Fahri seenaknya tanpa melihat peraturan perundang-undangan.
"PKS harus sadar, Fahri Hamzah bukan lagi milik partai tapi milik bangsa. Apalagi tanpa alasan jelas," kata Ketua Dewan Adat Papua, Yan Piet Yarangga kepada wartawan, Rabu (6/4).
Yan Piet mengatakan pemecatan tersebut menunjukkan kepada publik kalau PKS bukan partai reformis yang menghargai demokrasi dan kebebasan berbicara dan berpikir.
Bagi dia, langkah tersebut juga menegaskan kalau PKS memutarbalikkan pendulum demokrasi seperti di era otoriter, terutama kepada kader terbaiknya sendiri.
"PKS seperti mengembalikan era otoriter terhadap kadernya sendiri dimana semua dibungkam dan tidak mendukung adanya ruang kebebasan dalam berpikir dan berkreasi. Sampai kapanpun keadilan tidak akan terjadi jika orang berbicara dibungkam,” tambahnya lagi.
PKS tegasnya lagi, juga bukan lagi partai yang sifatnya nasional karena sama sekali tidak memahami adat di Timur Indonesia. Bahkan selama ini menurut dia, PKS tidak ada kiprahnya sama sekali di Papua.
"PKS ada di Papua karena Fahri Hamzah. Jadi kalau Fahri dipecat di PKS, maka tidak ada gunanya PKS ada di Papua," tandasnya.[rgu/rmol]
KOMENTAR ANDA