Langkah pemerintah yang kembali menurunkan harga BBM patut di dukung meski timing sebenarnya agak terlambat karena harusnya sudah dilakukan sejak awal tahun 2016 saat harga minyak dunia jatuh di bawah 40 dolar AS per barel."Ini sesuai dengan yang di imani pemerintahan Jokowi JK sejak awal berkuasa yakni melepas harga BBM ke mekanisme pasar," kata Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Achmad Hafisz Tohir, dalam keterangan (Minggu, 3/4).
Hafisz sendiri mengingatkan bahwa mekanisme ini berpotensi melanggar pasal 33 UUD 45. Namun demikian, langkah kebijakan pemerintah dalam menurunkan harga BBM per 1 April ini, sepanjang kepentingannya untuk masyarakat, bukan kepentingan sesaat dan citra pemerintahan semata, tentu DPR akan mendukungnya.
Dalam situasi keterupurukan ekonomi nasional saat ini, pemerintah wajib memikirkan langkah-langkah strategis yang sifatnya pro rakyat, pro marhaen kalau bahasa pemerintahan sakarang.
"Tugas pemerintah tak hanya dengan menurunkan harga BBM lantas tanggung jawab pemerintah selesai terhadap nasib rakyat," demikian Hafisz. [hta/rmol]
KOMENTAR ANDA