Kendati mengambil posisi sebagai oposisi di pemerintahan, Partai Gerindra ternyata tetap disukai oleh masyarakat. Apalagi figur Prabowo Subianto, yang hanya kalah tipis dari Joko Widodo pada pertarungan Pilpres lalu, masih dianggap figur yang kuat untuk Gerindra memperoleh dukungan publik.
Hal itu dibeberkan oleh Ketua DPP Partai Gerindra, Riza Patria. Diungkapkan Riza, faktor figur Prabowo memang ditenggarai menjadi penyebab Gerindra terus merangsek posisinya pada survei terakhir hingga peringkat 2.
"Survei Pol-Tracking, Oktober 2015 lalu, Gerindra ranking 2," kata Riza di Jakarta (Rabu, 30/3).
Selain figur Prabowo, hal lain yang menguntungkan Gerindra, sehingga sukses menggusur Partai Golkar dari peringkat kedua berdasarkan survei adalah kelebihan ideologi, dan juga faktor eksternal. Faktor eksternal yang dimaksudkannya adalah, terjadinya kisruh di dua partai besar, Golkar yang PPP, yang ternyata menguntungkan Gerindra. Gerindra dianggap Partai yang stabil dan konsisten menjalankan program partai serta kegiatan kemasyarakat.
"Kita konsen pada program, setiap anggota DPR diwajibkan membangun koperasi di dapil masing-masing. Kita punya lebih 500 ambulance, ada 12 klinik kesehatan keliling, ditambah lagi konsolidasi partai terus dilakukan," ujarnya.
Kendati partainya masih bergantung kuat pada figur Prabowo sebagai komandan partai, sehingga partainya terkesan stabil, ia mengaku hal itu tidak bisa dilakukan terus menerus di partainya, dalam artian terus bergantung pada sosok Prabowo Subianto.
"Kita tahu, seiiring berjalannya waktu, figur akan berganti, makanya kita terus mempersiapkan program Partai sebaik-baiknya agar Gerindra tetap disukai masyarakat," tuturnya.
Ia melanjutkan, Gerindra, sama hal nya seperti PDIP, beruntung masih memiliki "komandan" yang kebijakannya sentralistik sehingga partainya bisa stabil menjalankan program partai, tidak terjadi kisruh di internal. Apalagi Gerindra, saat ini belum memiliki sistem pemilihan di daerah seperti Musda atau Muscab.
"Gerindra saat ini masih terpusat di DPP. Kepengurusan daerah hingga tingkat kota/kabupaten Pusat yang menentukan," tandasnya. [hta/rmol]
KOMENTAR ANDA