Anggota Komisi C DPRD Sumatera Utara, Muchri Fauzi Hafiz menilai kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tidak mendukung program Nawacita Jokowi. Kebijakan yang tertuang dalam Surat Edaran no 721/DPB/PB.510.S4/II/2016 yang ditandatangani oleh Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Slamet Soebjakto tentang tidak adanya perpanjangan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Asing (SIKPI-A) yang sudah habis masa berlaku serta mencabut izin SIKPI yang masih berlaku secara langsung akan "menghabisi" nelayan yang selama ini menjual budidaya ke sentra penjualan tempat kapal asing bersandar."Kebijakan ini sangat tidak berpihak kepada nelayan," katanya, Selasa (29/3).
Politisi Demokrat ini mengatakan,Jokowi memiliki komitmen untuk menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dan menempatkan nelayan sebagai pilar utama.
"Namun surat edaran yang dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Dirjen Perikanan Budidaya sangat tidak memihak kepada nelayan. Untuk itu saya berharap menteri Susi mengevaluasi kembali kebijakannya," ujarnya.[rgu]
KOMENTAR ANDA