Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Padjaitan mengatakan pemerintah bertekad untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM dalam waktu yang tidak terlalu lama."Kami sedang mengkaji penyelesaian enam kasus HAM di Indonesia. Untuk Papua, ada 16 kasus, Presiden sudah berpesan agar masalah ini diselesaikan secepatnya," kata Menko Luhut kepada wartawan di Jayapura, Papua, Senin (28/3), seperti dalam siaran pers Kemenko Polhukam.
Pemerintah, katanya, akan membuka semua dan mengajak semua, termasuk Komnas HAM, maupun tokoh-tokoh masyarakat Papua agar semua permasalahan dapat diselesaikan secara terbuka. Ketika ditanya adakah tenggat waktu untuk penyelesaiannya, Menko Luhut mengatakan kalau bisa tahun ini selesai. Ia menekankan penyelesaian harus dilakukan secara transparan dan harus mengutamakan pendekatan yang mendorong terciptanya perdamaian.
Menko Polhukam juga menjawab pertanyaan yang mengaitkan kunjungannya ke Fiji dengan MSG. "Tidak. Kunjungan kami ke sana adalah kunjungan biasa, tidak ada hubungannya dengan MSG," jawabnya.
Mengenai rencana operasi pasca peristiwa penembakan warga sipil di Sinak, Puncak Jaya, Menko Luhut mengatakan akan memprioritaskan penyelesaian melalui jalan perdamaian. Pada kesempatan makan malam dengan pimpinan daerah Provinsi Papua, Menko Luhut juga menyampaikan bahwa pemerintah saat ini sedang menggodok rencana pemberian beasiswa untuk pelajar-pelajar Papua ke luar negeri untuk belajar dalam bidang teknologi.
"Kalau politik sudah banyak yang pintar," kata Menko Luhut.
Ia menambahkan bahwa Pemerintah daerah akan diminta peran sertanya dalam pembangunan Papua, agar tidak mengulang kekeliruan yang terjadi pada investasi Freeport, dimana daerah belum dapat merasakan manfaat yang optimal. Pada kesempatan itu Menko Luhut juga menyambut baik rencana Pemda Papua untuk membangun Memberamo sebagai kawasan industri.[rgu/rmol]
.jpg)
KOMENTAR ANDA