Anggota DPD RI asal Sumatera Utara kembali meminta agar pemerintah membekali nelayan tradisional dengan pengetahuan seputar batas wilayah perairan yang kerap menjadi alasan mereka ditangkap dan dihukum oleh negara tetangga Malaysia. Selain membekali pengetahuan, ia juga meminta agar pemerintah membekali mereka dengan peralatan navigasi seperti Global Positioning System (GPS) Sagar mengetahui posisi mereka saat melakukan aktifitas menangkap ikan ditengah laut.Hal ini disampaikannya saat menyambut kepulangan 7 orang nelayan asal Sumatera Utara yang selesai menjalani tahanan akibat melanggar batas wilayah perairan di Malaysia.
"Ini penting, karena tanpa pengetahuan dan alat tersebut mereka tidak tau mereka sudah melanggar batas wilayah atau tidak," katanya, Senin (28/3).
Sebanyak 7 orang nelayan asal Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deli Serdang di Sumatera Utara akhirnya tiba di Indonesia setelah menjalani masa penahanan di Malaysia, Senin (28/3). Mereka tiba di Bandara Kuala Namu Internasional, Deli Serdang sekitar pukul 12.15 WIB.
Ketujuh nelayan tersebut, yakni Idris, Muslim dan Syahrul dari Pantai Labu, Deliserdang, serta Mohammad Hidayat, Mohammad Mahiril, Paisal, dan Salman dari Brandan, Langkat. Mereka menjalani penahanan sejak 1 Februari 2016 lalu dengan tuduhan melanggar batas perairan.
"Kami masuk perbatasan tapi kami nggak tahu itu perbatasan. Kami nggak pake GPS soalnya," kata Syahrul.
Syahrul mengaku mereka kerap menangkap ikan dikawasan tersebut, namun belakangan mereka ditangkap oleh pihak keamanan Malaysia dengan tuduhan melewati batas perairan.
"Biasanya kami disekitar itu juga melautnya. Tekong kami namanya Dodi masih menjalani satu bulan hukuman," ujarnya.[rgu]
KOMENTAR ANDA