Setelah polemik pengelolaan Blok Masela di Maluku cukup panjang bahkan sampai membuat tegang Menteri ESDM dengan Menko Kemaritiman, akhirnya Presiden Joko Widodo memutuskan pengembangan (Plan of Development/POD) Blok Masela dilakukan di darat (onshore).Ketua Komisi VII Gus Irawan Pasaribu, Senin (28/3), yang masih melakukan reses ke beberapa daerah tingkat dua di Sumut, mempertanyakan motif pemerintah yang tidak konsisten dan tak transparan dalam polemik blok Masela.
Seperti diketahui jika pembangunan Blok Masela dilakukan akan menjadi proyek gas terbesar di dunia.
"Terkait Blok Masela, bagi saya pribadi menyimpan pertanyaan besar. Bukankah kesepakatan di awal dengan investor offshore (pembangunan terapung di atas laut)?Hanya karena ada temuan akhir cadangan yang lebih besar sehingga investor wajib menyampaikan PoD baru sesuai dengan data terakhir," katanya.
Gus Irawan mengungkapkan mengapa sampai ada perhitungan yang berbeda dan saling bertentangan. Yaitu satu perhitungan offshore lebih murah, sedangkan perhitungan yang satunya lagi sebaliknya.
"Bukankah ini akan berdampak bagi kepercayaan investor. Siapa yang bermain dan siapa yang diuntungkan," katanya.
Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra ini menegaskan semua pengelolaan sumber daya alam harus menguntungkan rakyat sebesar-besarnya, namun kebijakan pemerintah juga jangan sampai meragukan bagi investor.
"Pasti inkonsistensi sikap pemerintah akan berdampak pada kepercayaan investor," ungkapnya.
Dengan sikap Presiden Jokowi mengenai Blok Masela, menurutnya pemerintah saat ini jangan tanggung-tanggung.
"Pandangan saya sekalian aja tarik kembali dan serahkan kepada BUMN kita. Itu baru sesuai amanah UUD 1945 Pasal 33," sebutnya.
Selain itu dia mulai khawatir investor yang ada yaitu konsorisum Inpex dan Shell tak akan mau melanjutkan proyek tersebut. Dia juga mulai ragu jika nanti hasil study onshore jauh lebih mahal daripada offshore siapa yang akan bertanggungjawab.
Cost recovery
Gus juga menyoroti soal klaim cost recovery atau total investasi dari eksplorasi hingga eksploitasi yang diklaim INPEX mencapai 30 miliar dolar AS merupakan dana yang sangat besar yang akan diganti negara melalui cost recovery.
"Awasi cost recovery karena yang memilih strategi adalah pemerintah bukan kontraktor. Sehingga kontraktor seakan aman memasukkan harga dan apa saja yang ada ke dalam komponen cost recovery," tuturnya.
"Jangan sampai industri hilir gas yang dibangun oleh pihak lain justru disubsidi oleh cost recovery atau meminta bebagai jenis insentif karena mengetahui bahwa kita lagi terpaksa," tambahnya.
Gus mendesak perlu sangat jelas batas pengolahan yang menjadi beban cost recovery dan yang bukan bagian dari biaya tersebut.[rgu]
KOMENTAR ANDA