Tidak masuk akal jika pemerintah mematikan perusahaan transportasi berbasis aplikasi online seperti Uber, Grab, dan lainnya.
Demikian pendapat Komisaris Utama Balai Pustaka, Hamid Basyaib dalam diskusi bertema diskusi bertema "Amuk Taksi, Ekonomi Kreatif, dan Revolusi Digital" di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (26/3)
Menurutnya, perusahaan jasa transportasi online telah menyerap ribuan pegawai dalam waktu singkat.
"Uber dia punya 16 ribu, Grab baru sebentar 6 ribu, Gojek 200 ribu orang. Jadi lapangan kerja ditampung oleh dia. Dalam waktu singkat dia menyerap 200rb pegawai. Bagaimana perusahaan taksi konvensional itu butuh berapa tahun untuk memilki 16 ribu pegawai. Jadi tidak masuk akal jika pemerintah membunuh perusahaan tersebut," jelas Hamid
.
Lebih lanjut, menurut dia, jasa transportasi online tersebut juga sangat dibutuhkan oleh publik. Bahkan, papar Hamid pada saat supir taksi konvensional berdemo, masyarakat yang aktif menggunakan media sosial, mengancam untuk memboikot taksi plat kuning.
"Artinya, barang ini, dukungan publiknya kuat. Kalau sebuah produk sudah didukung publik, dengan begitu anda tidak bisa berbuat apa-apa," imbuhnya
Terkait tuntutan para supir taksi plat kuning dalam aksi beberapa hari lalu, Hamid menilai reaksi seperti itu hal biasa.
"Semakin kadar ketidaktahuan semakin tinggi reaksi negatif, yang luar biasa adalah ketidakantisipatif kita, terutama pemerintah, regulasinya tidak ada," ujarnya, nyinyir.[hta/rmol]
KOMENTAR ANDA