Prabowo Sudah Ingatkan Jokowi Soal Laut Cina Selatan

Insiden bentrokan Kapal Pengawas Hiu 11 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kapal Patroli Pantai (Coast Guard) China di perairian Natuna, Kepulauan Riau pada Minggu dini hari (20/3) menjadi perhatian banyak pihak, termasuk Partai Gerindra.

Ketua Harian DPP Gerindra Moekhlas Sidik menilai bahwa dalam kasus tersebut terlihat pihak China berkeinginan kuat untuk menguasai seluruh wilayah Laut Cina Selatan termasuk juga yang berada di teritori Indonesia. Apalagi, kawasan Natuna mengandung banyak kekayaan alam yang bernilai.

"Kasus tersebut menjadi perhatian kita untuk menjaga kedaulatan NKRI, khususnya di wilayah perairan laut dari ancaman negara lain. Pemerintah harus tegas dalam hal ini," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (25/3).

Menurut Moekhlas, masalah Natuna yang diklaim bagian dari wilayah Laut Cina Selatan sebetulnya sudah diingatkan oleh Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto kepada Joko Widodo dalam ajang debat di Pilpres 2014 lalu.

"Pak Prabowo sudah ingatkan Pak Jokowi pada debat capres lalu. Namun, pada waktu itu Pak Jokowi menganggap bahwa Natuna yang diklaim masuk ke dalam Laut Cina Selatan itu bukan urusan Indonesia melainkan urusan negara lain," tuturnya.

Karena itu, dia berharap dengan adanya kasus tersebut pemerintah bisa segera sadar bahwa masalah klaim wilayah Laut Cina Selatan yang ikut menyasar Natuna menjadi kepedulian Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayahnya.

"Kami harap Presiden bisa segera sadar. Membawa kasus ini ke Mahkamah Hukum Laut Internasional (International Tribunal For the Law of the Sea) sangat tepat. China dan dunia Internasional harus diyakinkan bahwa Natuna adalah wilayah teritori Indonesia. Apalagi dalam klaim China tentang traditional fishing zone di wilayah Natuna tidak ada dalam The United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS)," jelas Moekhlas.

Ditambahkannya, pemerintah juga harus segera memperkuat kemampuan Badan Keamanan Laut (Bakamla), sehingga dapat bertindak cepat dan tegas dengan didukung TNI AL dalam penegakan hukum, perlindungan, dan penyelamatan wilayah laut Indonesia.

"Fasilitas dan kapal kapal patroli milik Bakamla dan TNI AL harus diperkuat. Pemerintah harus menjaga kedaulatan NKRI dengan cara apapun. Jangan anggap remeh klaim wilayah negara lain atas wilayah negara kita. Dengan begitu keutuhan wilayah NKRI tak akan dicaplok lagi oleh negara lain," tegas Moekhlas yang juga mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL). [hta/rmol]