Adanya aksi anarkis dalam demontrasi ribuan sopir taksi berplat kuning kemarin (Selasa, 22/3) adalah wujud nyata dari ketidaksinkronan kerja Kabinet Kerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla."Iya demo kemarin ini adalah wujud ketidaksinkronan antara Kementerian Perhubungan dengan Kementerian Menkominfo," tegas Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto di Gedung Nusantara III Senayan, Jakarta, Rabu (23/3).
Ia menilai kedua kementerian ini tidak bisa sinergis dalam menyelesaikan suatu transportasi yang betul-betul nyaman untuk rakyat Indonesia.
"Untuk itu tentunya dalam hal ini pak Jokowi harus hadir karena tidak hanya kali ini beberapa menteri selalu mencari popularitas masing-masing," cetusnya.
Sebetulnya, lanjut Agus, jika ada kemauan dari pemerintah, masalah taksi plat kuning versus plat hitam bisa terselesaikan dalam waktu singkat. Caranya, sesuai dengan nawacita Presiden Jokowi, kata dia menekankan, pemerintah harus hadir.
Agus menjelaskan, pemerintah harus bisa mempertimbangkan untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu). Namun, jika dalam kajiannya, pemerintah menilai tidak ada yang bertentangan dengan UU maka perlu dikeluarkan Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Pemerintah (PP), bahkan Instruksi Presiden (Inspres).Pasalnya, perlu waktu panjang bagi DPR membahas revisi UU Transportasi.[rgu/rmol]
KOMENTAR ANDA