Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH) diminta mengevaluasi kampanye penyetopan penggunaan kantong plastik yang diganti dengan program plastik berbayar."Kampanye kantong plastik itu lebih kepada retailer kan. Kami hanya sewakan space. Kalau kita sendiri terus sosialisasi," ujar Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Darwin A Roni di Jakarta, Kamis (17/3).
Menurutnya, pemerintah harus transparan dalam memanfaatkan uang hasil penjualan plastik berbayar seharga Rp 200 per kantong yang dikutip dari konsumen.
"Masuk ke mana Rp 200 tersebut, itu penting biar ada transparansi. Bukan apa-apa karena itu kan per orang," bebernya.
Karena itu, diperlukan evaluasi dan kajian soal harga dan pemanfaatan program plastik berbayar. APPBI pun mendorong seluruh retailer melakukan gerakan lain untuk menyelamatkan lingkungan hidup.
"Sebetulnya kalau batasi itu gampang, apalagi soal harga, kecil lah segitu. Tetapi tetap perlu dievaluasi, dikaji kembali," tegas Darwin. [hta/rmol]
KOMENTAR ANDA