Pilkada Serentak Tahun 2017 akan diikuti 101 daerah se-Indonesia. Dengan rincian, 7 Provinsi, 76 Kabupeten, dan 18 Kota.
Pilkada serentak 2017 akan ditunda jika tidak ada kepastian anggaran dari daerah tersebut.
Ketentuan tersebut masuk dalam draft Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pilkada Tahun 2017. Dalam Pasal 8 huruf a disebutkan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menunda tahapan penyelenggaan pemilihan apabila sampai dengan pembentukan PPK dan PPS belum tersedia anggaran pemilihan.
Bahwa batas waktu penandatanganan Nota Perjanjian Belanja Hibah (NPHD) sebelum ada keputusan penundaan tahapan adalah 30 April 2016, atau sebelum dibentuknya badan ad hoc penyelenggara pemilu.
Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik mengatakan ketentuan tentang batas waktu tersebut perlu diatur meskipun hasil monitoring yang dilakukan menunjukkan hampir seluruh daerah dari 101 satuan kerja yang akan menyelenggarakan Pilkada 2017 anggarannya sudah tersedia, dan memasuki tahapan finalisasi.
Husni juga menjelaskan bahwa di dalam rancangan draft Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan jadwal Pilkada 2017, diberi ruang adanya kemungkinan penundaan pelaksanaan tahapan yang dapat terjadi apabila terjdi situasi-situasi tertentu.
Situasi-tertentu tersebut antara lain belum ditandatanganinya NPHD oleh Pemerintah Daerah dan adanya putusan pengadilan yang berakibat ditundanya tahapan.
Paparan di atas disampaikan Husni dalam rapat konsultasi KPU dengan Komisi II DPR terkait Rancangan Peraturan KPU, di Ruang Rapat Komisi II, Jakarta, Rabu malam (16/3).
Sebagai catatan, ada tiga daerah yang tidak bisa mengikuti gelaran Pilkada Serentak Tahun 2015 karena anggaran tidak tersedia. Tiga daerah itu tidak memiliki anggaran karena baru dimekarkan alias Daerah Otonomi Baru (DOB). Tiga daerah itu adalah, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Buton Tengah, dan Kabupaten Buton Selatan. Tiga kabupeten ini ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. [hta/rmol]
KOMENTAR ANDA