Kerja-kerja politik di PDI Perjuangan selalu didasarkan atas prinsip gotong royong.Demikian disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno. Hendrawan pun memastikan tidak ada mahar politik di PDI Perjuangan dalam proses Pilkada, selain dana politik yang diperoleh secara gotong royong.
"Saya saat Pilkada DKI yang lalu misalnya dapat tanggung jawab kecamatan Kelapa Gading. Setiap anggota DPR dan DPRD dapat jatah wilayah," ungkapnya Jumat malam (11/3).
"Memang dibutuhkan dana untuk sosialisasi dan aktivasi partai. Namun itu bukan upeti. Calon yang diusung dapat langsung memantau alokasi anggarannya," tambahnya.
Lebih lanjut ia menyatakan, pos anggaran aktivasi yang terbesar adalah untuk atribut kampanye, sosialisasi calon, uang saksi dan guraklih (regu penggerak pemilih). Anggarannya bisa saja disusun secara bersama-sama dengan calon yang hendak diusung.
"Pas fit and proper test kita tanya punya dana berapa biaya dalam proses pencalonan seperti itu, terus kita bantu. Diitung semua, jadi itu bukan uang yang gak ada wujudnya. Kita sudah punya template, apa pokok pos anggarannya ada semua," tandasnya.
"Konotasinya parpol menjadi parasit. Padahal tujuannya mekanisme gotong royong. Jangan diartikan parpol parasit," demikian Hendrawan. [hta/rmol]
KOMENTAR ANDA