Gubernur Sumut dan Walikota Medan Dua Periode Terakhir "Nyangkut" kan Calonnya Parpol?

Pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengenai isu deparpolisasi menjadi "pembahasan" oleh para netizen di Kota Medan. Mereka menyebutkan pernyataan Tjahjo yang menyebut adanya kesulitan mempertanggungjawabkan kepala daerah dari calon independen jika bermasalah, merupakan pernyataan yang tidak rasional.

Kasus korupsi Gubernur Sumatera Utara dan Walikota Medan dalam dua periode yang selalu berakhir di penjara menjadi contoh kasus yang dicuatkan oleh para netizen sebagai perbandingan dari tidak rasionalnya pernyataan sang menteri.

"Kalau calon dari parpol ngak benar gimana ya pak Mendagri. Kasus Gubernur Sumut dua priode dan kasus walikota Medan dua priode kan calonnya parpol. He..he..," kata pemilik akun Elfenda dalam status facebook miliknya sembari mentautkan link berita yang memuat pernyataan menteri Tjahjo.

Status ini langsung mendapat beragam tanggapan dari para netizen lain. Dari belasan netizen yang memberi tanggapan tidak satupun yang memberi dukungan terhadap pernyataan Tjahjo, melainkan seluruhnya menyatakan hal berbeda.

"Bilang ma kawan ini, lebi baik salah memilih calon independen daripada salah memilih calon partai. Jangan tanya siapa yang tanggubg jawab, emang partai pernah bertanggungjawab?," sindir pemilik akun Darma Lubis.

Hal senada juga disampaikan pemilik akun Laura Ance Sinaga. Ia bahkan langsung meminta bukti jika pernyataan dari Mendagri pernah terbukti selama ini. Sebab menurutnya Parpol pengusung juga selalu berdalih kesalahan kepala daerah usungannya diserahkan ke jalur hukum

"Emangnya pernah ada partai yg tanggungjawab klu kadernya gub/bupati/walikota/anggota DPR/DPRD ketahuan nyolong uang rakyat? Paling jg ngomong...diserahkan semua nya pd jalur hukum...," ujarnya.

Lebih spesifik, salah seorang netizen langsung memberikan contoh kasus terakhir yang menimpa Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho yang tersangkut kasus suap dan gratifikasi kepada DPRD Sumatera Utara. Partai pengusung Gatot saat maju di Pilkada Sumut 2013 menurutnya tidak ada yang bisa mempertanggungjawabkan "kelakuan" Gatot tersebut.

"Gatot tak benar, PKS tanggungjawabi apa?," sebut pemilik akun Poltak Simanjuntak.

Atas komentar Tjahjo tersebut, beberapa netizen menganggap sang menteri tidak pantas untuk duduk sebagai Mendagri. Sebab menurut mereka pernyataan tersebut sangat tidak rasional dan melawan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah sendiri mengenai calon kepala daerah dari jalur independen.

"Nasib aja ada sama ni mendagri. makanya duduk jadi mendagri. Klu ga kurasa ni orang makin ngacau," sebut pemilik akun APcs Pulungan.[rgu]