MBC. Perubahan nomenklatur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menjadi Kemenko Kemaritiman dan Sumber Daya merupakan cara Presiden Joko Widodo membendung kekuatan neoliberalisme.
Demikian disampaikan pengamat politik, Ray Rangkuti, usai menjadi narasumber diskusi di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat (Rabu, 9/3).
Cara ini, sambung Raya, merupakan bagian dari tindakan politik Jokowi untuk menghalau dominannya kepentingan neoliberal dalam struktur ekonomi di Indonesia.
Ray pun menilai, sikap Wakil Presiden Jusuf Kalla yang mempersoalkan nomenklatur ini wajar saja. Sebab kesempatan dan ruang gerak JK untuk menguasi bisnis dan perekonomian menjadi berkurang dan terbatas.
"Dia seperti menjadi kehilangan, kewenanganya diambil. Kalau begitu, dia gak bisa kuasi semua kan? Jadi reaksinya seperti itu. Sangat wajar," bebernya.[rgu/rmol]
.jpg)
KOMENTAR ANDA