Bila dicermati dengan seksama, Presiden Joko Widodo nampak tidak terlalu khawatir dengan silang pendapat di antara para menteri. Apalagi bila perdebatan itu berdampak positif pada rakyat. Rakyat secara luas bisa mendapatkan pendidikan politik dan transformasi informasi atas rencana pembangunan dan proyek-proyek strategis yang hendak dikerjakan oleh pemerintah.
"Biarkan saja dulu perdebatan itu berkembang sebagai sebuah proses dialektika, dengan harapan kualitas demokrasi kita menjadi lebih baik dan lebih maju. Dari sini kita dapat melihat bagaimana Presiden Jokowi sebagai seorang pemimpin, memimpin sebuah proses pembangunan yang dialektis sesuai Trisakti," kata Sekjend Seknas Jokowi, Osmar Tanjung, beberapa saat lalu (Senin, 7/3).
Menurut Osmar Tanjung, dalam sebuah era digital, ruang partisipasi publik bekerja begitu cepat sesuai ruang dan waktu, sehingga terjadi dialektika yang pro-kontra. Ruang partisipasi publik yang terbuka memberikan kesempatan kepada publik dan juga Presiden untuk melihat pokok masalah yang sebenarnya yang sedang terjadi. Presiden Jokowi pun membutuhkan waktu dan informasi sebanyak-banyaknya agar dapat mengambil keputusan yang tepat demi kemaslahatan rakyat banyak.
"Kita dapat menyimak ulang bagaimana persoalan Freeport, Blok Masela, Kereta Api cepat Jakarta-Bandung, pembangunan pembangkit listrik Jati Gede dan seterusnya merupakan proyek strategis yang harus diputuskan oleh Presiden secara baik, tepat dan benar. Tujuannya, sekali lagi agar pembangunan dapat dinikmati rakyat,
terutama rakyat dimana pembangunan itu diselenggarakan," tegas Osmar.
Hal yang lebih penting, sambung Osmar, Presiden tidak tergesa-gesa memutuskan. Sebab hal ini, bukan hanya menyangkut kinerja pemerintah, melainkan Presiden harus memastikan pendapat atau pertimbangan para menterinya tersebut bukan merupakan representasi atau bahkan menjadi pemburu rente yang berada dibelakang pemodal yang berkeliaran di Republik ini.
Seknas Jokowi, tegas Osmar, mengecam keras pihak-pihak yang berupaya bermain di belakang setiap proyek strategis untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.
"Seknas Jokowi mengimbau kepada Presiden untuk membersihkan kompador-komprador neolib yang selama ini menjadi beban negara dan terus menggerogoti keuangan negara," demikian Osmar Tanjung.[rgu/rmol]
KOMENTAR ANDA