MBC. Indonesia memiliki hutan yang kaya dan beraneka ragam. Agaknya itu yang membuat Presiden Joko Widodo memiliki satu program yang dituangkan ke dalam nawa citanya untuk mengelola potensi-potensi hutan secara efektif.
Hal itu diungkapkan Manager WALHI Sumut pada saat workshop identifikasi kelola rakyat guna mendorong percepatan dan perluasan akses rakyat atas pengelolaan kawasan hutan secara berkelanjutan hari, Jumat (4/3) lalu.
“Di nawa citanya Jokowi kan punya program 5 tahun kedepan, itu mengembalikan pelolaan hutan 12,7 juta hektar diseluruh Indonesia. Pegiat lingkungan Sumut mencoba mengklaim 1,3 juta hektar lahan untuk dikelola masyarakat Sumut,” kata Manager WALHI Sumut Danu Tarigan kepada MedanBagus.Com.
Disampaikan Danu, program Jokowi tersebut harus ditanggapi secara aktif oleh masyarakat. Sebab mekanisme jalannya program tersebut tergantung klaim yang akan diajukan masyarakat sebuah daerah kepada pemerintah pusat.
“Siapapun tidak dapat mengkalim lahan di sebuah daerah kecuali masyarakat. Jadi ada klaim dari masyarakat kemudian diajukan ke pemerintah provinsi untuk selanjutnya diteruskan ke kementrian kehutanan. Setelah itu kementrian kehutanan akan melakukan cross check ke lapangan untuk memastikan kebenaran klaimnya,” ucapnya.
Melalui workhsop yang dilaksanakan WALHI Sumut dari tanggal 4-6 Maret ini, diharapkan akan memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa pengelolaan lahan hutan tersebut adalah non-kayu. Program ini harus cepat terealisasi untuk menghindari masuknya mafia-mafia hutan dan masyarakat dapat mengelola hutannya untuk kepentingan ekonomi masyarakat.
“WALHI hanya media untuk men-transfer knowladge ke masyarakat Sumut dan memberikan penguatan agar tahu dan mampu bagaimana cara untuk mengambil program kelola rakyat itu. Kami juga akan mendampingi agar masyarakat dapat dengan benar menjalankan program tersebut,” tutupnya. [hta]
KOMENTAR ANDA