Pihak sekolah SMP Negeri 19 Medan tidak mampu menjelaskan perihal kutipan yang mereka kenakan untuk uang buku dan seragam yang membuat salah seorang siswanya Kariani Laia memilih tidak bersekolah karena orang tuanya tidak mampu melunasinya. Pembantu Kepala Sekolah (PKS) Kesiswaan, Rihat E Simamora saat ditemui oleh pihak Ombudsman Sumatera Utara mengaku kutipan tersebut dikelola oleh pihak koperasi. Namun ia tidak menjelaskan secara rinci perihal sistem pengelolaan dana tersebut."Saya tidak berkompeten menjelaskan itu," katanya, Rabu (2/3).
Rihat menerima tim dari Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara di ruang rapat sekolah yang terletak di Jalan Agenda, Medan Petisah tersebut. Namun ia terlihat tidak nyaman dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Kepala Ombudsman Sumatera Utara Abyadi Siregar perihal pungutan dana tersebut. Ia juga mengaku tidak nyaman saat sejumlah wartawan merekam pertemuan singkat tersebut.
"Macam tersangka saja saya, ngomong begini sambil direkam," ungkapnya.
Kepala Sekolah SMP Negeri 19, Basar Parulian Pasaribu juga tidak terlihat berada di sekolah yang sudah menerapkan sistem mengajar 2 shift pagi dan sore tersebut. Menurut Rihat, kepala sekolah mereka sudah pulang karena mengawasi kegiatan belajar pada shift pertama mulai pagi. Keterangan ini berbanding terbalik dengan keterangan dari beberapa siswa yang menunjuk salah satu mobil jenis Toyota Rush Hitam sebagai mobil milik kepala sekolah mereka.
"Itu mobil kepala sekolah," kata seorang siswa saat ditanya Staff Ombudsman Dedy Irsan.
Pihak ombudsman rencanannya akan memanggil kepala sekolah tersebut untuk menjelaskan perihal pungutan biaya buku dan seragam sekolah yang memberatkan para siswa tersebut.
"Kita tidak tau kebenaran apakah dia masih disekolah ini atau bagaimana.Tapi dalam waktu dekat kami akan menyurati beliau untuk datang ke kantor," sebut Abyadi.[rgu]
KOMENTAR ANDA