Ketua Komisi B DPRD Sumatera Utara Sopar Siburian yakin, pembentukan Badan Otoritas Danau Toba yang digagas oleh Menko Kemaritiman Rizal Ramli untuk mengelola Danau Toba akan memudahkan tim Kaldera Danau Toba untuk meloloskan danau tersebut dalam Global Geopark Network (GGN). Selaku badan yang diprakarsai pemerintah pusat, badan tersebut diyakini akan membuat berbagai kebijakan baru untuk pembenahan seluruh aspek yang berkaitan dengan Danau Toba mulai dari infrastruktur hingga mental masyarakatnya."Saya yakin itu (pengajuan GGN) akan terikut dengan pembenahan yang nantinya dilakukan oleh badan otorita," katanya dalam talkshow radio di Medan, Rabu (2/3).
Sopar mengatakan, kegagalan Kaldera Danau Toba masuk dalam GGN yang diusulkan tahun 2015 lalu disebabkan kurang masifnya sosialisasi mengenai usulan tersebut. Salah satu indikasinya yakni banyaknya masyarakat diseputar Danau Toba yang tidak mengetahui perihal usulan GGN tersebut termasuk apa yang harus mereka lakukan untuk mendukungnya.
"Yang terjadi kemarin, tim assesor (penilai) dari UNESCO yang datang ke Danau Toba kan menemui masyarakat bukan pemerintahnya. Dan mereka menilai keseriusan masyarakat mengenai usulan tersebut. Hasilnya bisa dilihat, Danau Toba gagal masuk GGN," ujarnya.
Politisi Demokrat ini berkeyakinan, Badan Otorita Danau Toba yang akan dibentuk nantinya akan melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat sehingga menyadari pentingnya menjaga kelestarian danau toba.
"Ketika mereka menyadari pentingnya kelestarian danau toba, maka saya yakin itu akan memudahkan upaya untuk mendaftarkan Danau Toba masuk GGN kedepan," demikian Sopar.[rgu]
KOMENTAR ANDA