Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengutuk keras Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih memegang "gelar" paling banyak menerapkan outsourcing atau buruh kontrak.Padahal BUMN adalah perusahaan milik negara yang seharusnya menjadi contoh bagi perusahaan swasta agar tidak lagi menerapkan sistem kontrak buruh yang tidak menjamin masa depan buruh.
"Dimana Negara? Dimana pemerintah? Kenapa malah Negara yang mengeksploitasi pekerja yang merupakan masyarakatnya sendiri," tegas Iqbal dalam Rakernas KSPI ke IV di Jakarta, Selasa, (1/3).
Iqbal mengatakan pihaknya akan terus memperjuangkan dan menekan pemerintah agar sistem outsourcing benar-benar dihapuskan di Indonesia. Berdasarkan keputusan Kementerian Tenaga Kerja, hanya ada lima bidang yang boleh menggunakan sistem outsourcing, yakni cleaning service, katering, security, transportasi dan kebutuhan tambang.
"Ini kenapa BUMN malah yang paling besar menyumbang outsourcing? Negara harusnya hadir sebagai welfarestate, bukan menyengsarakan pekerja atau rakyat," kritik Iqbal.
Dalam Rakernas ke IV KSPI jelang Kongres pada Februari tahun depan, Iqbal mengatakan, KSPI akan semakin meneguhkan pandangan mereka terhadap pemerintah, yakni Tolak PP Nomor 78 Tahun 2015, Stop PHK, dan Mendukung UU Tapera dengan syarat-syarat tertentu.
"Rakernas ini akan mendorong dan menyusun kembali sikap kita untuk memperjuangkan langkah-langkah kita," tukas Iqbal.[hta/rmol]
KOMENTAR ANDA